Dijelaskan, rolling yang dilakukan secara besar-besaran mulai dari pejabat petinggi Pratama hingga Kepala Puskesmas dan Kepala Sekolah. Namun, sangat tidak masuk akal Wakil Bupati Jhon Rettob tidak dilibatkan.
“Saya pribadi tidak punya kepentingan apapun terkait pergantian pejabat, namun sebagai pimpinan partai dan kami punya kader terbaik yang duduk sebagai Wabup kalau diperlakukan seperti ini kami sangat sayangkan hal ini. Banyaknya keluhan masyarakat atas rolling yang terkesan tidak mengakomodir para pejabat terutama putra Amungme dan Kamoro, tidak berimbangnya keterwakilan putra daerah dalam jabatan-jabatan penting padahal mereka sudah dalam posisi karir tertinggi,” keluhnya.
Ia mengakui, Wabup JR semula tidak pernah berambisi untuk maju sebagai Wakil Bupati namun karena diajak Bupati akhirnya maju.
“PDIP sangat-sangat merasa kecewa setelah mendengarkan keluhan Wabup Jhon Rettob yang tidak dilibatkan dalam penentuan pejabat. Seharusnya, apa yang menjadi visi misi Bupati yang tertuang dalam RPJMD salah satunya adalah pembenahan reformasi birokrasi, lalu sekarang bupati tidak melibatkan Wabup dalam penentuan pejabat,” jelasnya.
Hal senada juga ditegaskan Sekretaris DPC PDIP Mimika, Alfian Akbar Belyanan, SE, bahwa berdasarkan undang-undang Pemerintahan kapasitas seorang Wabup hanya untuk memberikan masukan kepada Bupati.
“Wakil Bupati berdasarkan Undang Undang Pemerintahan juga memiliki tugas yaitu pengawasan dan pembinaan terhadap ASN. Bupati dan Wakil Bupati sama-sama memiliki legitimasi, oleh karena keduanya sama sama dipilih oleh Rakyat, sehingga untuk menentukan kemajuan daerah itu perlu melibatkan Wabup. Sangat disesalkan dalam sebuah rolling secara besar besaran seperti yang telah dilakukan tanpa ada masukan dan dan telaan dari Wabup, bahkan seorang Wabup tidak tahu sama sekali bahkan tidak diundang hadir untuk pelaksanaan pelantikan,” keluh Alfian.
