Kapolda menegaskan hal itu menanggapi situasi yang memanas di Kabupaten Mimika antara Bupati Eltinus Omaleng dan Wakil Bupati Johannes Rettob terkait pelantikan pejabat eselon II, III dan IV, kepala distrik (camat), kepala puskesmas, lurah dan kepala sekolah pada Jumat (17/7) lalu.
Saat pelantikan ratusan pejabat tersebut yang dilakukan oleh Bupati Omaleng bertempat di Pendopo Rumah Negara Timika, Wakil Bupati Johannes Rettob tidak diundang dan diberitahukan.
Kapolda meminta keduanya untuk duduk bicara dan berembuk secara baik sebelum mengambil keputusan apapun terkait tata kelola pemerintahan dan pembangunan di Mimika.
Secara khusus Kapolda Papua meminta Bupati Omaleng agar lebih bijaksana melihat dinamika politik dan dinamika kehidupan masyarakat Mimika, terutama masyarakat lokal suku Amungme dan Kamoro serta suku-suku Papua lainnya.
“Sebuah keputusan itu lahir tentu sudah ada pertimbangan sebelumnya. Bisa saja keputusan diambil bupati mungkin menurut beliau sudah ada pertimbangan dari para penasihatnya.Tapi mungkin wakil bupati merasa belum diajak bicara. Apapun itu sudah terjadi sembari kita berharap Bupati Mimika lebih bijaksana,” pinta Irjen Waterpauw yang juga merupakan anak adat Suku Kamoro dari Kampung Lahahia, Kabupaten Kaimana itu.
