Rasa kesusilaan publik dengan sendirinya tercederai oleh video porno yang beredar. Itulah sebabnya UU nomor 44 tahun 2008 tentang Pronografi mengkategorikan tindakan pembuatan dan penyebaran konten asusila sebagai kejahatan kesusilaan. Dengan demikian maka ini adalah delik biasa, bukan delik aduan. Artinya bahwa aparat penegak hukum ketika mengetahui adanya kasus ini, bisa langsung memprosesnya tanpa ada aduan dari siapapun.
Karena merupakan kejahatan dan termasuk delik biasa, upaya penyelesaian secara kekeluargaan tidak bisa menghentikan proses hukum yang sudah/sedang berjalan. Sama halnya jika pelapor (MM), karena alasan tertentu berniat menarik laporan kepolisian yang sudah dibuatnya, kasus hukum ini akan tetap diproses.
Kita semua berharap Polda Papua bisa menyelesaikan kasus ini secara adil. Ini adalah momentum untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat Mimika pada proses penegakan hukum di tanah ini yang memang sudah terkikis oleh banyaknya kasus yang penyelesaiannya tidak jelas. Ada ungkapan klasik yang mengatakan bahwa hukum itu tajam ke bawah tapi tumpul ke atas, ini adalah bentuk ketidakpercayaan masyarakat pada proses penegakan hukum.
Untuk kasus kejahatan kesusilaan ini: bukti sudah ada, saksi sudah ada, oknum penyebar sebagai calon tersangka sudah ada, pintu masuk kasus sudah sangat jelas. Tinggal niat baik saja untuk menyelesaikannya. Salam.
