Jadi dana tersebut dapat dioptimalkan untuk membangun relasi dengan masyarakat pemilih di setiap dapil yang artinya secara tidak langsung ikut dirasakan warga.
Hal ini dinilai penting dalam mendekatkan Parpol dengan konstituennya sekaligus menepis anggapan ditengah masyarakat bahwa Parpol butuh masyakarat hanya pada saat event politik seperti Pilkada dan Pemilu Legislatif.
Parpol menilai sabotase dana yang sedikit itu tidak beretika sebab tidak pernah dibicarakan dengan parpol sebagai pemilik dana atau setidak-tidaknya ada pemberitahuan kepada partai politik.
Terkesan juga menabrak aturan sebab bertentangan dengan surat edaran sebagaimana disampaikan Kasubdit Fasilitasi dan Kelembagaan Parpol Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Dedi Taryadi.
Di sisi lain Kondisi ini seakan membenarkan asumsi yang menjadi diskursus bahwa kebiasaan tabrak aturan di kabupaten ini adalah hal yang lumrah.
Kebiasaan ini menjauhkan pemerintah dari upaya mencapai good governance. Dan hal yang sangat menyedihkan pula bahwa dana pembinaan partai politik yang secuil itu diduga telah disalahgunakan untuk membiayai penggunaan salah satu hotel mewah di Kabupaten Mimika sebagai sekretariat Tim Covid-19 yang saat ini berada dalam pengusutan Kejari Mimika.
Pada akhirnya, berpulang pada setiap Parpol yang memiliki kursi di DPRD Mimika, apakah memiliki nyali untuk mendobrak kebijakan yang bertentangan dengan aturan atau Parpol mengamini kebiasaan tabrak aturan ini tetap berlangsung di kabupaten yang tercinta ini.
Hanya Parpol dan Tuhan saja yang tahu. Salam. (wilh)
