“Kami mempertimbangkan jangka waktu berlakunya rapid test yang hanya 14 hari, dimana KMP Tatamailau akan sandar di Pelabuhan Bitung Sulawesi Utara pada 28 September,” jelas Dadang.
Untuk pelabuhan yang disinggahi KMP Tatamailau tersebut, terdapat dua kota yang belum memberikan izin untuk keberangkatan dan kedatangan penumpang yaitu Pelabuhan Merauke dan Pelabuhan Fakfak.
Meski demikian, KMP Kokonao tetap menyinggahi kedua pelabuhan itu untuk kepentingan pengangkutan logistik.
Selain itu, khusus di Pelabuhan Agats Asmat, penumpang yang diizinkan turun hanya yang ber-KTP Asmat atau memiliki zurat izin keluar masuk ke wilayah itu dari Pemkab setempat.
Selain KMP Tatamailau, sejumlah pelabuhan di kawasan pesisir selatan Papua sebelumnya juga dilayari oleh KMP Leuser dan KMP Sirimau.
Dadang mengatakan jadwal pelayaran kedua kapal tersebut akan menyusul kemudian.
Pihak Pelni Cabang Timika akan menggelar rapat koordinasi dengan instansi terkait seperti Kantor Urusan Pelayanan Pelabuhan Pomako, Pemkab Mimika dalam hal ini Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, serta Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) terkait dibukanya kembali pelayaran kapal Pelni di Pelabuhan Pomako Timika.
“Bagi masyarakat yang akan mempergunakan transportasi kapal Pelni, kami mengimbau agar memperhatikan protokol kesehatan yang berlaku secara nasional maupun yang diterapkan di pelabuhan tujuan supaya saat keberangkatan tidak ada masalah,” kata Dadang.
Pelayaran kapal penumpang Pelni ke berbagai pelabuhan di wilayah timur Indonesia, khususnya di pesisir selatan Papua termasuk Pelabuhan Pomako tidak beroperasi sejak akhir Maret setelah pandemi COVID-19 mulai melanda sejumlah daerah di kawasan timur Indonesia.
Beberapa kali kapal Pelni masih diizinkan melayari rute-rute di kawasan timur Indonesia, termasuk di pesisir selatan Papua khusus untuk mengangkut logistik barang.(ant)
