Demikian juga pada level pendidikan Sarjana Strata Satu, Magister, dan Doktoral terutama yang memperoleh biaya studi dari Dana Otsus dan dana – dana lainnya. Sudahkah kita membuat mapping berapa banyak kebutuhan Sarjana dibidang Sais dan teknologi, kedokteraan, keperawatan, pendidikan, pertanian, teknologi pertanian, perikanan, kehewanan, dengan berbagai spesialisasinya. Sehingga menghindari menumpuknya sarjana, pada bidang – bidang tertentu seperti sosial, pemerintahan, hukum dan humaniora.
Masyarakat juga perlu mengetahui berapa alokasi Dana biaya siswa setiap TA dari Dana Otsus yang dimanfaatkan untuk mendanai mahasiswa Papua yang studi diluar negeri maupun dalam negeri. Mengapa hal ini perlu kita ketahui sehingga tidak terjadi pengalaman seperti tahun 2016/2017 yang lalu adanya keterlambatan pendistribusian Dana Biaya Siswa untuk para mahasiswa yang studi diluar negeri sempat menimbulkan “kehebohan”- nyaris hampir mahasiswa Papua dideportase kembali ke Indonesia. Kejadian ini mengakibatkan rapat koordinasi maraton selama dua hari yang dilakukan di Kementerian Luar Negeri, Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri dengan Pemerintah Provinsi Papua.
Selain itu Dana BOS misalnya, yang setiap tahun relatif jumlahnya cukup besar untuk Papua mesti dipastikan agar tepat sasaran diperuntukkan untuk para siswa yang membutuhkannya. Teristimewa bagi anak – anak yang berasal dari keluarga yang kurang mampu dan juga dipastikan agar dana tersebut dimanfaatkan oleh si penerima dana sesuai kebutuhan untuk menunjang pendidikannya.
Contoh – contoh secara garis besar yang saya kemukakan bertujuan untuk menggaris bawahi bahwa pentingnya keterbukaan informasi dibidang pendidikan yang sangat kompleks sehingga beban pendidikan tidak saja diberatkan pada Dinas Pendidikan saja tapi juga pada OPD terkait dan institusi pendidikan lainnya agar secara bersama – sama transparan untuk mengupdate setiap perkembangan baik yang menyangkut kemajuan maupun tantangan yang dihadapi oleh dunia pendidikan kita di Papua.
Lukas Enembe dan Terbukanya Informasi
Khusus untuk Papua dalam tujuh tahun terakhir dibawah kepimpinan Lukas Enembe selaku Gubernur dan Klemen Tinal Wagub Papua telah memulai tradisi open informasi. Gaya kepimpinan yang pragmatis sebagai eksekutor, tanpa banyak konsep yang bertele – tele, langsung dibuktikan dengan program kongkrit dilapangan. Meskipun terkadang “kontroversial”, gaya Gubernur Enembe langsung memutuskan bahwa prioritas pendidikan untuk putra – putri Papua agar “disekolahkan” didalam dan diluar negeri merupakan kepeduliannya terhadap pengembangan sumber daya manusia Papua.
Dan apa yang dilakukan selama tujuh tahun berjalan telah membuahkan hasil. Dalam satu kesempatan penulis pernah berbincang singkat dengan Gubernur pada awal periode pertama ( 2013), beliau menegaskan bahwa kita orang Papua dianggap bodoh dan terbelakang, ini merupakan tantangan yang mesti kita bongkar “mitos” dan anggapan yang meremehkan kita.
Motif membongkar mitos tersebut yang kini Gubernur Enembe telah membuktikannya dan akan terus akan membuktikannya dengan kebijakannya sebanyak mungkin anak anak Papua dibiayai studi keluar dan dalam negeri sebelum mengakhiri masa jabatannya. Kebijakan itu telah menunjukkan hasilnya ditahun tahun terakhir. Dalam kunjungannya kebeberapa negara dimana putra putra Papua yang studi diluar negeri ada yang sudah kembali dan yang masih belajar telah menampakkan hasilnya.
Dari sisi kebijakan Lukas sebagai Gubernur komit dan political willnya yang tak diragukan telah memperlihatkan hasilnya dengan kembalinya beberapa master dan doktor ke Papua. Kini agar lebih memantapkan kemauan politik dan kebijakannya maka keterbukaan informasi publik menjadi faktor yang signifikan ikut menunjang keberhasilan tersebut kepada masyarakat agar publik Papua maupun Indonesia mengetahui dengan pasti berapa master dan doktor yang telah dihasilkan dan dengan spesifikasi dibidang apa saja, hal ini mesti ditindak lanjuti oleh OPD – OPD yang mempunyai Tupoksi mengurusi pendidikan dan pengembangan SDM.
OPD terkait mesti mengupdate secara berkala perkembangan dari capaian SDM yang telah didanai dari Dana Otsus, maupun dana – dana lainnya. Progres secara rutin oleh OPD sebaiknya dilakukan kerjasama dan koordinasi dengan Komisi Keterbukaan Informasi Publik sehingga institusi ini menyebar – luaskan tentang kemajuan dan keberhasilan dari program studi keluar negeri dan dalam negeri tapi juga masyarakat mengetahui dan memahami tantangan yang akan dihadapi kedepan.
