Menurut dia, sesuai data terakhir pegawai honor di semua OPD lingkup Pemda Mimika sebanyak 2.934 orang. Namun yang mengikuti tes uji kompetensi 4.000-an orang.
“Pertanyaannya dari mana tambahan ribuan honorer itu. Lalu ada pegawai yang sudah dapat nomor tes tetapi dilarang ikut tes. Adalagi pegawai honorer yang sudah bertahun-tahun lebih dari 10 tahun tapi tidak dapat nomor tes, nah ada yang baru honorer baru kerja 1 atau 2 bulan dapat nomor tes. Pertanyaannya apakah kita sudah melakukan inventarisir ini secara baik?,” ungkapnya.
Wabup JR menerangkan, banyak pegawai sukarela bekerja di distrik, Puskesmas dan lain-lain. Sehingga kalau mereka dirumahkan dampaknya luar biasa besar.
“Contoh seperti Dinas Perhubungan, kalau honrer dirumahkan lalu siapa yang akan bekerja untuk melayani pelayanan masyarakat dalam bidang transportasi darat, laut ada udara?. Di darat ada tenaga yang bekerja di pelabuhan ASDP ada tenaga yang bekerja di terminal ada yang bekerja di pengujian kendaraan bermotor. Di laut ada yang bekerja di pelabuhan laut, ada di kapal. Kemudian ada juga tenaga di Perhubungan Udara, ada yang bekerja di bandara sebagai security, ada juga yang mengelola bandara-bandara di pedalaman, itu semua tenaga honor, lalu kalau mereka dirumahkan lantas siapa yang akan melaksanakan pelayanan-pelayanan perhubungan itu selaam 24 jam?. Kita belum bicara tentang distribusi mencari restribusi yang menarik retribusi hampir semua adalah pegawai honorer. Saya mantan kepala Dinas Perhubungan jadi saya tahu persis bahwa ada tenaga tenaga yang mempunyai lisensi dan rating bersertifikat yang dapat melaksanakan pekerjaan di Perhubungan contoh di PKB kendaraan bermotor ada tenaga honorer yang sebenarnya dia penguji tingkat 3 karena dia Diploma 3 penguji kendaraan bermotor dari sekolah tinggi angkutan darat tetap di statusnya tenaga honor, dia sangat membantu Pemerintah Kabupaten Mimika,” tegasnya.
Ada juga honorer di bidang laut yang mempunyai licensi tentang manajemen kepelabuhanan, perkapalan yang mengerti tentang manajemen manajemen kepelabuhanan, begitu juga dibidang udara ada yang punya lisensi AEM, mengurus tiketing, petugas ATC, ada juga yang merangkap pembersih landasan, tenaga radio. Lalu siapa yang akan melakukan tugas itu kalau mereka dirumahkan?
Wabu JR mengecam jika ada upaya sengaja mengganti honorer lama dengan honorer baru apalagi yang memiliki ikatan kepentingan dengan pimpinan OPD atau oknum pejabat tertentu.
