Pada keterangan sebelumnya, Prof Fatem tidak menyebut secara mendetail dinas mana saja yang dibatalkan namun dia menggarisbawahi bahwa setiap pelanggaran dalam setiap proses pengangkatan dan mutasi, akan memiliki konsekuensi yang diterima Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dalam hal ini bupati maupun pejabat yang dilantik.
Fatem meyakini seleksi Sekda Mimika kali ini akan netral. “Saya rasa seksi Sekda akan netral, karena tim panitia dari ketua pj Sekda Provinsi Papua, anggotanya dari akademisi dan BKN Kanreg Jayapura. Pasti tim akan independen tanpa intervensi kepentingan siapapun,” katanya yakin.(boy)
