“Timika tidak mungkin lagi ambil dana dari APBD induk 2021 untuk membiayai pelaksanaan PON. Pemkab Mimika sudah sepakat dengan semua OPD bahwa APBD induk 2021 untuk membiayai program pembangunan sehingga untuk PON Pemkab harus berdiskusi dengan PB PON di provinsi dan dengan kementerian di Jakarta. Solusinya kita buat surat ke kedua Menteri dengan tembusan ke Pak Gubernur di Jayapura. Pemkab Mimika tetap semangat dan komtmen sukseskan PON Oktober mendatang,” jelas Eltinus.
Dia juga meminta pimpinan OPD yang masuk pada bidang-bidang dapat menyusun kebutuhan biaya dan RAB nya, dengan itu menjadi bahan bagi dirinya untuk berbicara pada rapat di Jayapura dalam beberapa hari kedepan.
“Saya juga akan menanyakan soal dana pelaksanaan, kemudian segala kebutuhan yang katanya sudah dilelang oleh PB PON ada berapa banyak, kemudian Klaster hanya menerima barang dari PB PON,” jelasnya.
Pemkab Mimika, lanjut Eltinus, dengan membangun venue dan fasilitas lainnya dari APBD sudah cukup karena nilainya sangat besar.
“Sekarang Sub PB PON Klaster Mimika mau tanya dana pelaksanaan dari APBN sudah turun atau belum. PB PON di provinsi harus menjelaskan hal ini. Kemudian pekerjaan penambahan lintasan pemanasan untuk atletik dan kekurangan- kekurangan pada venue lain siapa yang bangun itu juga harus dijelaskan PB PON,” tekannya.(mar)
