Perihal kasus ini juga sudah diproses ke sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), dimana sidang DKPP pertama digelar di Ruang Data Polres Merauke, Senin (12/3). Pemerhati pendidikan, Aloysius Dumatubun selaku pihak Pengadu mengadukan KPU Kabupaten Merauke selaku pihak Teradu ke DKPP dengan materi pengaduan pelanggaran kode etik KPU Kabupaten Merauke selaku penyelenggara Pemilu. Hasil sidang akan diumumkan dalam waktu dekat.
Atas hal itu pula, Ketua KPU Merauke, Theresia Mahuze menyatakan siap bertanggung jawab apabila DKPP dalam pertimbangannya memutuskan ada pelanggaran kode etik KPU Kabupaten Merauke selaku Penyelenggara Pemilu dalam Pilkada 2020 lalu.
“Memang sidang DKKP ini adalah sidang kode etik penyelenggara Pemilu, dalam hal ini kami KPU. Jadi apapun putusan dari DKPP, hal itu mengarahnya ke penyelenggara, kami KPU. Terutama saya, karena saya sebagai Teradu Satu. Putusannya akan berpengaruh ke saya dan tidak berpengaruh kepada hasil Pilkada kemarin.
“Kecuali hasil kemarin dilaporkan ke MK. Misalkan itu terbukti ijazah itu palsu, mungkin saja MK membatalkan hasil penetapan atau SK KPU. Tetapi sidang DKPP ini adalah sidang etik penyelenggara. Apakah penyelenggara sudah bekerja sesuai prosedur atau aturan atau tidak? Jadi hasil sidang DKPP itu berdampak kepada kami KPU dan tidak berdampak pada hasil penetapan KPU pada Bupati Terpilih. Dampaknya hanya ke kami, dan saya siap menerima konsekuensi apapun. Dan Seandainya hasil putusan DKPP itu tidak terbukti, dan saya minta rehabilitasi nama dan selanjutnya kita akan ketemu di pengadilan mana,” tandasnya. (hrs)
