Bahkan Leo Kocu mengaku mendengar adanya selentingan miring yang menyatakan oknum tertentu sudah mengintervensi pembagian proyek di “dinas-dinas lahan basah”.
“Bahaya sekali, akhirnya proyek di Mimika dimonopoli oknum tertentu. Mereka hanya ganti nama perusahaan pakai nama orang lain, ada yang pakai nama putra daerah, padahal di belakangnya orang itu-itu saja. Dimana keadilan di sini, bagaimana pengusaha lokal bisa diberdayakan kalau praktek seperti ini masih terjadi,” tegasnya.
Menurut Leo Kocu, sesuai aturan, proyek bernilai diatas Rp 500 juta harus dilelang.
“Proses pembentukan panitia lelang, PPK, lalu masukan di LPSE, setelah itu dilelangkan. Saya curigai sekarang proses itu lambat bahkan tertutup karena alasan tunggu petunjuk. Jadi kalau begitu jelas praktek jual beli proyek,” tandasnya.
Leo Kocu mengapresiasi Bagian Kesra Setda Mimika yang mengumumkan item pengerjaan dan besarnya anggaran lewat media massa.
“Harusnya dinas-dinas lain juga begitu. Proses harus terbuka. Saya harap masyarakat bisa pantau di LPSE, kita antisipasi penunjukkan proyek atas kepentingan, keluarga, atau jual beli. Lihat saja yang kerjakan proyek di Mimika orang itu-itu saja,” tegasnya.(tim)
