Tahun 2010 di era pemerintahan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) Universitas Musamus Merauke dinaikkan status dari swasta menjadi universitas negeri, sebagai hadiah Sang Presiden untuk mempersiapkan pemekaran Provinsi Papua Selatan (PPS). Saat bersamaan Universitas Negeri Cenderawasih (Uncen) di Jayapura diberikan wewenang untuk membuka program magister (pasca sarjana).
“Kita di Uncen perubahan besar-besaran, dari 2010 dosen yang S1 sudah sekolah S2 bahkan sudah S3. Dengan adanya program itu, kita yang punya kapasitas bagus tidak bisa mengajar di sana. Karna kita bukan kualitas S2. Saya dengan teman-teman perguruan tinggi swasta, karena kita punya jaringan saya ajak 10 orang dosen bikin 1 kelas dengan Unhas. Kita ambil S3. Tahun 2009 saya turun, 2010 saya sudah diangkat sebagai Pelaksana Tugas Ketua Program Studi Administrasi Negara S1.
Waktu itu kita punya kelas-kelas kerjasama macet total, kelas di Mappi, di Boven Digoel hancur. Kita tidak bisa berkembang, saya ajak teman 10 orang termasuk dari Unmus, kita kuliah.
“Saya termasuk beruntung sekali 2016 selesai, 2017 dikasih jadi Panitia Seleksi MRP periode 2018-2023. Saya jadi koordinator wilayah Ha Anim (Asmat, Merauke, Mappi, Boven). Tahun 2017 juga saya jadi anggota Tim Seleksi Jabatan Pimpinan Pratama (JPP) untuk eselon II. Saya mulai melaksanakan tugas 2017 itu dengan Kabupaten Nabire, 2018 Boven Digoel, lanjut Kabupaten Jayapura, Sarmi. Tahun 2018 juga itu persis kejadian wabah di Asmat, Ibu Menteri Yohana Yambise, kami dulu sama-sama kuliah di Australia. Jadi pada suatu pertemuan di Jayapura, ibu menteri itu datang dan lihat saya. Dan dia bilang you punya tempat di selatan, jadi you buat penelitian Asmat. Jadi waktu dikaitkan dengan wabah di sana. Saya dapat kerjasama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Sudah saya lakukan.
“Dan tahun 2014, itu waktu kami di Stisipol, kami kerjasama lagi dengan Pemerintah Boven Digoel, kami buat RPJM Kampung. Itu 20 distrik 112 kampung kami garap habis. Tahun 2019, saya dapat pekerjaan lagi dari Boven Digoel, saya buat master plan untuk pengembangan kawasan perbatasan.
“Tahun 2015 itu, saya karena Program Studi Magister Administrasi Publik, kenapa dulu saya dibatasi untuk tidak mengajar ada sejarahnya. Karena saya yang didirikan program itu, sebagai bentuk penghargaan saya dikasih sekertaris jurusan. Walaupun saya sedang kuliah prodi ini sudah jadi. Saya dikasih kepercayaan, itu bentuk kompromi karena saya master, yang jabat itu harus doktor. Kenapa saya punya gagasan itu? keadaan disini saya lihat di Stisipol kita butuh penambahan dosen harus masuk di sini, makanya pada tahun 2014-2015, Pemda Merauke bantu kita Rp 500 juta saya kasih sekolah dosen-dosen dari Stisipol sini, tambah dari STIA dan Pemda, mereka kuliah di magister administrasi publik dan semua sudah selesai. Perjalanan saya seperti itu jadi saya menjabat sejak 2019, Pak Rektor lihat potensi saya dia kasih kepercayaan,” sebutnya.
Nah, perihal pencalonan dirinya sebagai Rektor Unmus Merauke, Beatus Tambaip, menyebut itu adalah panggilan dari aspirasi masyarakat di Selatan Papua yang merindukan perubahan dalam dunia pendidikan di tanah ini.
Masyarakat Kampus Unmus sebetulnya menginginkan figur atau sosok pemimpin yang mampu melahirkan inovasi dalam tatanan perguruan tinggi yang peka terhadap realitas kehidupan sosial.
Kampus diharapkan menjadi barometer dalam menciptakan perubahan itu dengan menghasilkan manusia-manusia cerdas dan bersumber daya yang berkontribusi nyata di tengah masyarakat.
“Saya sebenarnya kurang tertarik dengan jabatan rektor ini. Karena semua sudah tahu bahwa kami juga sudah punya rumah di sana (di Uncen), teman di Unmus juga punya rumah. Kita kan ada di bawah satu payung, satu satker dan Unmus juga punya rumah tangga sendiri. Tapi rupanya, masyarakat punya permintaan lain. Jadi, saya yang sudah rasa nyaman di Uncen. Jujur saja bahwa dengan jabatan saya sebagai asisten direktur, saya bisa mengendalikan dan mengatur prodi.
