Terkait tidak adanya pemekaran DOB ini ditegaskan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian usai memberikan pengarahan kepada jajaran pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat di Pendopo Gubernur NTB, di Mataram, Sabtu (24/4) lalu.
Dijelaskan Tito, hingga kini pemerintah tidak pernah memutuskan pembentukan DOB di Indonesia.
”Belum ada, karena pemekaran DOB itu problemnya keuangan,” kata Tito.
Tito mengungkapkan, saat ini Kementerian Dalam Negeri menerima sebanyak 317 berkas daerah yang mengajukan pemekaran DOB kepada pemerintah.
Namun ditegaskan, tidak ada satupun yang disetujui pemerintah untuk menjadi DOB, mengingat situasi keuangan negara yang tidak memungkinkan untuk melakukan pemekaran sebuah wilayah akibat pandemi Covid-19.
”Memang pernah ada skenario 2019 akan dibuka dengan skala prioritas. Tapi kita tidak menyangka ada pandemi Covid-19. Sehingga, membuat penerimaan negara menjadi menurun tidak sesuai target dan belanja kita naik. Akibatnya terjadi defisit di atas lima persen. Dalam kondisi seperti ini tentu prioritas pemerintah pusat adalah pemulihan ekonomi dan kesehatan sehingga opsi DOB belum bisa dilakukan,” jelas Tito.
Meski demikian ujar Tito, opsi pemekaran DOB bisa saja dilakukan bila pandemi Covid-19 berakhir. Tetapi itu pun bisa dilaksanakan jika pendapatan negara kembali stabil atau lebih besar dan belanja juga surplus.
