Dia juga menyebutkan adanya penolakan dari Kabupaten Pegunungan Bintang yang disampaikan secara resmi oleh bupati dan wakil bupatiya untuk tidak bergabung dengan kabupaten di Selatan Papua dalam hal pemekaran PPS akan dicarikan solusinya.
“Nanti kita ketemu di Jayapura pada saat rapat dengar pendapat. Tetapi apa yang pernah disampaikan di Pers oleh Pak Bupati Merauke terkait adanya penolakan atau keberatan Pegunungan Bintang untuk bergabung, itu bentuk pernyataan resmi yang disampaikan bupati dan wakil bupatinya kepada kami. Resmi mereka menyatakan untuk menolak bergabung dengan Papua Selatan,” beber Thomas.
Menurutnya, grand design yang dirancang oleh pemerintah pusat membenarkan Kabupaten Pegunungan Bintang bergabung dengan Provinsi Papua Selatan. Namun aspirasi masyarakat dan pemerintah daerahnya sendiri menolak untuk bergabung.
“Politik ini kan terkait komunikasi. Komunikasi sedang berlangsung. Nantinya penolakan Pegunungan Bintang untuk bergabung dengan Selatan akan direspon positif atau diterima oleh DPR RI maupun Kemendagri, komunikasi sedang dilakukan. Walaupun mereka menyatakan tidak bergabung, solusinya seperti apa ini pun sedang dikomunikasikan,” ungkapnya.
Sementara itu, Bupati Merauke, Drs. Romanus Mbaraka, MT mengajak semua pihak untuk membangun kekompakan dan kebersamaan dalam mendorong percepatan pemekaran Provinsi Papua Selatan. Komunikasi politik terus di bangun dengan berbagai komponen masyarakat dalam rangka menyamakan persepsi untuk merealisasikan pemekaran PPS.
“Saya kira jelas pertemuannya untuk apa dan buat apa, kan jelas ini. Yang jelas tujuannya kita mendorong Provinsi Papua selatan secara riil. Itu di wilayah selatan pada dasarnya kompak. Cuma yang kita kejar persyaratan teknis sepertinya dijelaskan oleh ketua tim pemekaran. Jadi persyaratan teknisnya harus kita lengkapi dan komunikasi politik harus dibangun. Mudah-mudahan kami yang saat ini sedang menjabat sebagai bupati dan wakil bupati, realisasi pemekaran ini bisa terjadi dalam waktu dekat. Karena sudah ada ruang dari pemerintah pusat untuk merealisasikan Provinsi papua Selatan.
