Menurutnya, lembaga pendidikan yang bernaung di bawah yayasan keagamaan tidak bisa dipandang remeh atau dianggap sebelah mata oleh pemerintah, lantaran sekolah-sekolah yang bernaung di bawah yayasan-yayasan itu telah hadir jauh sebelum pemerintah ada dan memiliki andil besar dalam memanusiakan orang asli Papua.
Beberapa kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Mimika yang mendapat sorotan khusus dari Leonardus seperti penarikan guru-guru PNS dari sekolah yayasan seperti YPPK baik di wilayah Kota Timika hingga di sekolah-sekolah pesisir pantai.
Beberapa tahun lalu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Mimika juga mendirikan sekolah dasar negeri di Kokonao, sementara di lokasi itu terdapat sekolah dasar YPPK yang sudah ada sejak era 1930-an.
Yang anehnya, sekolah dasar negeri yang dibangun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Mimika itu belum memiliki gedung sekolah dan masih menumpang pada fasilitas “guest house” Pemkab Mimika, tidak memiliki meja dan kursi serta papan tulis sehingga siswa terpaksa duduk di lantai papan.
“Bagi kami sangat aneh mengapa Dinas Pendidikan Mimika bangun lagi sekolah negeri di Kokonao, sementara di sana sudah ada sekolah swasta YPPK. Toh masyarakat yang dilayani juga sama. Mengapa pemerintah tidak mendukung saja sekolah yayasan di sana supaya jauh lebih berkualitas. Ini hanya menghambur-hamburkan anggaran yang sebetulnya belum terlalu mendesak,” tuturnya.
Perhatian pimpinan daerah
Ia berharap Bupati Mimika Eltinus Omaleng selaku putra asli Mimika asal Suku Amungme memberikan perhatian serius untuk membangun dan menata kembali pendidikan di wilayah pedalaman Mimika yang kini sangat terperosok ke jurang yang paling dalam.
Sebab membangun SDM yang berkualitas itu akan memberikan andil besar bagi proses perubahan dan kemajuan bangsa dan daerah ke depan.
