Mengapa? Hal ini karena tengat waktu antara tanggal ditandatangani surat dan waktu pelaksanaan eksekusi surat tersebut yang tidak lebih dari 24 jam setelah ditandatangani.
Kondisi ini juga dianggap tidak adil bagi honorer yang bahkan katanya telah ada yang satu dasawarsa berkarya di daerah ini.
Mengapa tidak adil? Bisa kita bayangkan, seandainya ada honorer yang berkarya katakanlah selama 5 tahun di OPD di lingkungan Setda Mimika.
Dan kemudian secara mendadak, seluruh hak yang selama ini diterimanya dihilangkan, padahal selama itu pula dirinya fokus mengabdi sebagai aparatur negara dengan statusnya itu.
Padahal disatu sisi, saat ini Pemda Provinsi Papua sedang melakukan lobi serta memperjuangkan nasib honorer diseluruh Tanah Papua.
Memang hanya 20 ribu yang terdiri dari 12.000 tenaga honorer, yang diusulkan Forum Komunikasi Honorer Provinsi Papua (FKHPP), dan sisanya 8.000 akan dilengkapi Pemkab/Pemkot se-Papua yang sudah mendapat peralihan menjadi ASN atau PPPK.
Sementara khabarnya Kabupaten Mimika yang memiliki honorer lebih dari 4 ribuan atau tepatnya 3.917 orang hanya memperoleh jatah 600 kursi.
Meski mendapat “Jatah” yang minim atau hanya sekitar 20 persen dari yang dibutuhkan, namun kebijakan Pemberhentian Tenaga Honorer akan lebih bijaksana jika dilakukan sebagai jalan terakhir yang dilakukan Pemda Kabupaten Mimika.
Dan jikapun hal itu terpaksa dilakukan, sebaiknya harus berdasar hasil uji kompetensi dan analisa bukan berdasar pada OPD tempat mereka mengabdi.
Dengan kondisi seperti yang digambarkan diatas. Jelas, apa yang terjadi saat ini bisa dinilai tidak adil bagi honorer tersebut.
