Namun sebelumnya, kata Wabup JR, Pemda Mimika bersama
BPJS Kesehatan serta Dinas Sosial dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil harus menyediakan data yang valid.
Wabup JR menegaskan sesuai visi misi dan RPJMD Kabupaten Mimika, pada Tahun 2023 seluruh warga Mimika harus terakomodir dalam program BPJS Kesehatan.
“Maka penganggarannya akan ditempuh dengan segala cara melalui APBD maupun melibatkan mitra-mitra terdekat pemerintah,” tegasnya.
Sementara Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika, Reynold Ubra, ST M. Epid mengatakan pertemuan para pemangku kepentingan berkaitan dengan program kemitraan BPJS Kesehatan.
Pertemuan bersama itu untuk mencari jalan keluar dalam membantu warga yang dinonaktifkan kepesertaannya oleh BPJS Kesehatan.
“Kita mencari formulasi terkait penonaktifan kepesertaan keanggotaan BPJS Kesehatan untuk 52 ribu warga karena belum terbayarnya iuran,” ujar Reynold.
Dikatakan, Pemda Mimika memang berencana menggandeng LSM termasuk YPMAK untuk melihat persoalan ini secara bersama-sama.
“Kami sudah pernah bicara dengan YPMAK terkait masalah BPJS Kesehatan dan mereka sangat respon hal ini. Begitu juga dengan Pemda Mimika harus mengalokasikan anggaran setiap untuk iuran warga,” kata Reynold. (mar)
