Sementara itu, PB PON masih perlu menutupi anggaran untuk berbagai kebutuhan lain, termasuk broadcasting dan konsumsi.
Zainudin pun mengatakan tak akan menghalangi PB PON untuk mengusulkan tambahan anggaran. Namun Kemenpora bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Kejaksaan, serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menurutnya, tetap harus meninjau ulang usulan tersebut.
“Saya rasa (usulan tambahan anggaran) ini memang harus benar-benar clear dan aman. Jadi prosesnya sedang di-review BPKP. Diperkirakan akhir bulan ini akan menyelesaikan review-nya dan duduk lagi dengan kejaksaan dan KPK,” tutur Zainudin.
“Kalau review BPKP oke, itu tidak ada masalah, bisa langsung diberikan kepada daerah,” tambahnya.
Sementara itu, Marciano mengatakan anggaran dari APBD untuk PON papua sebetulnya sudah ada dan akan segera dicairkan ke Sub PB PON di empat klaster.
“Seperti Kota Jayapura baru mau diturunkan. Tapi prinsipnya anggaran itu ada, bahkan anggaran masih tersedia Rp600 miliar dari APBD Papua, tetapi belum bisa diturunkan karena butuh LPJ dulu yang sudah dipakai,” ujar Marciano.
Dia menambahkan persiapan PON Papua hingga kini terus berjalan di tengah berbagai permasalahan yang muncul belakangan ini.
“Kesiapan venue masih sesuai. Akomodasi, transportasi, konsumsi dan lain sebagainya sedang dibicarakan, dan akan diselesaikan sesuai harapan,” pungkas Marciano.(ant/red)
