Dia mengakui, kadang juga warga datang membawa proposal dan meminta bantuan sehingga banyak pimpinan OPD yang menghindar.
“Pimpinan OPD wajib menerima dan melayani masyarakat yang datang apapun alasannya,” tegas Wabup JR.
Standar Pelayanan Minimum tegasnya, harus menyentuh dengan kebutuhan dan persoalan masyarakat.
Dicontohkan soal pendidikan dan kesehatan, hal dasar itu bukan hanya menjadi tugasnya Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan tapi menjadi bagian tugas dari OPD yang lain.
“Makanya jika ada hal yang mau dikerjakan diharapkan dinas teknis untuk selalu berkoordinasi dengan melibatkan dinas lainnya. Jangan ego sektor tapi urusan pelayanan minimum dan pelayanan dasar harus dilaksanakan bersama,” urainya.
Sementara Kabag Tata Pemerintahan Setda Mimika, Hengki Amisim saat ditemui seusai pembukaan mengatakan sosialisasi digelar bertujuan mengingatkan OPD untuk meningkatkan standar pelayanan minimum kepada masyarakat.
Kegiatan tersebut melibatkan semua OPD yang ada di lingkup Setda Mimika.
“Setiap OPD mengirim Sekretaris dan kepala sub bagian, bahkan beberapa Kepala OPD turut hadir,” katanya.
Kegiatan sosialisasi tersebut dibiayai oleh APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 200.
“Kita berharap output kegiatan ini pelayanan kepada masyarakat ditingkatkan,” bebernya. (mar)
