Saat ini saya sedang dalam proses pemulihan dan segera akan kembali melaksanakan tugas selaku Gubemur Papua.
Kedua, formulir berita dimaksud, yang merujuk pada Surat Sekretaris Daerah Provinsi Papua Nomor : 121/7136/SET, tanggal 24 Juni 2021 perihal Pelaksana Harian (PLH) Gubernur Provinsi Papua, sama sekali saya tidak tahu, tidak pernah dikoordinasikan/dikonsultasikan, tidak pernah dilaporkan dan tidak mendapat persetujuan dari saya selaku Gubernur Papua.
Ketiga, saya telah dipilih dan dipercayakan oleh rakyat Papua secara sah, telah berbakti dan mengabdi serta menjalankan tugas negara secara konstitusional, dan sampai saat ini saya masih memimpin penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta berusaha sekuat tenaga menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai Janji Jabatan yang saya ucapkan selaku Gubernur Papua.
SeIaku Gubernur Papua saya kecewa dan menduga ada konspirasi oleh oknum-oknum tertentu secara inkonstitusional untuk menurunkan/menjatuhkan saya di tengah jalan selaku Gubernur Papua yang SAH secara konstitusi.
Keempat, sehubungan dengan hal tersebut pada angka 1 s/d 3, kami mohon kiranya Bapak Presiden Republik Indonesia berkenan untuk membatalkan Formulir Berita dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesa dan mencabut Surat Keputusan Presiden RI nomor : 159/TPA TAHUN 2020 tanggal 23 September 2020 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua, Saudara Dance Yulian Flassy, SE, M.Si selaku Sekretaris Daerah Provinsi Papua sekaligus memproses pemberhentian Dance Yulian Flassy, SE, M.Si selaku Sekretaris Daerah Provinsi Papua karena telah nyata-nyata menyalahgunakan jabatan untuk menjatuhkan saya selaku Gubernur Papua yang SAH.
Selain bersurat kepada Presiden RI, upaya perlawanan juga bisa dilakukan oleh partai koalisi pendukung pasangan Lukmen melalui Perwakilannya di DPRP Papua untuk menanyakan serta menekan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk membatalkan keputusan penunjukan PLH Gubernur Papua tersebut. *
