Timika, fajarpapua.com – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Mimika akan mengundang dan memanggil Pemda Mimika dan Panitia Pelaksana (Panpel) PON XX Papua pada Kamis (14/10) besok.
Pemanggilan tersebut dilakukan Pansus untuk meminta penjelasan penggunaan dana PON XX Papua yang bersumber dari APBD Mimika, APBD Provinsi Papua dan APBN.
Ketua Pansus PON XX Papua, DPRD Mimika, H. Iwan Anwar, SH MH usai pertemuan di ruang Serba Guna, Selasa (12/10) mengatakan seluruh anggota meminta secepatnya memanggil Pemda Mimika dan Panpel PON XX Papua.
“Ada banyak hal yang mau di korek Pansus diantaranya tidak diakomodirnya mama-mama Papua secara baik, soal pemanfaatan anggaran lebih fokus pada penggunaan APBD Mimika yang jumlahnya sangat besar untuk PON,” ujarnya.
Politisi Partai Golkar ini mengungkapkan, ruang dengar pendapat (RDP) tersebut akan digelar pada Kamis mendatang.
“Setelah RDP baru Pansus kerja secara marathon sampai tuntas soal PON ini,” ujarnya.
Anggota Pansus, Daud Bunga, SH mengakui untuk PON XX Papua pemerintah tidak melibatkan DPRD Mimika terutama dalam rencana alokasi dana.
“Pansus akan tanyakan, dana APBD Mimika yang dialokasikan untuk PON XX Papua digunakan untuk apa saja,” jelasnya.
Sementara Saleh Alhamid mengatakan sebetulnya Pansus PON XX Papua susah mubazir karena penyelenggaraan iven olahraga empat tahunan mau selesai.
Namun demikian lanjutnya, Pansus memang baru bisa bekerja setelah kegiatan selesai karena biasanya persoalan baru ditemukan.
Saleh mengungkapkan, dalam RDP nanti Dewan memang akan menyoroti kegiatan, penggunaan dana atau soal lain yang berkaitan dengan PON.
“Kalau soal dana, kita akan mempertanyakan terkait alokasi kegiatan yang dibiayai oleh dana APBD Kabupaten, APBD Provinsi, dan APBN, termasuk keluhan-keluhan warga serta atlit dan official yang berhasil kami rekam,” ujarnya.
Anggota dewan lainnya, Leonardus Kocu mengaku pihaknya berharap Pansus lebih fokus pada pengawasan serta memonitor apa yang sudah dikerjakan Panpel sebelum PON, pelaksanaan dan pasca PON terlebih soal penggunaan anggaran baik itu APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN.
Selain itu lanjutnya, Pansus juga harus ke Provinsi untuk menanyakan berapa besar dana yang turun ke Timika dan digunakan untuk apa saja.
Sedangkan anggota lainya, Anton Pali meminta Pansus menyusun jadwal terlebih dahulu termasuk fokus embahasan yang akan dibawa ke RDP bersama pemerintah dan Panpel PON XX Papua.
“Soal keuangan seharusnya Pansus DPRD Mimika hanya fokus pada serapan APBD Kabupaten Mimika, karena terkait APBD Provinsi maupun APBN wewenang DPRP dan DPR RI,” jelasnya.
Hal itu juga ditegaskan anggota dewan lainnya, ​Samuel Bunay yang meminta Pansus harus memilah-milah fokus pembahasan apakah dana pusat, dana provinsi atau dana kabupaten.
“Kalau mau semua dibahas, itu nanti tumpang tindih. Sebaiknya Pansus PON XX Papua DPRD Mimika fokus pada APBD Kabupaten Mimika dulu dan ada banyak masukan yang dewan kumpulkan terkait penyerapannya,” tegasnya. (mar)
