Timika, fajarpapua.com – Anggota Panitia Pelaksana (Panpel) Cabang Olahraga Atletik Sub PB PON XX Klaster Mimika menuntut keadilan lantaran pembayaran hak yang dinilai tidak merata.
Pembayaran hak antara anggota yang satu dan yang lain mengalami selisih hingga Rp 3 juta. Dimana ada yang menerima Rp 8 juta dan ada yang Rp 11 juta bahkan ada yang belum menerima sama sekali.Sedangkan penerima tertinggi Rp 12 juta.
Dalam rapat yang diadakan di bilangan Jalan Ahmad Yani Minggu (31/10) sejumlah anggota Panpel Atletik menegaskan seharusnya besaran pembayaran untuk semua anggota Panpel Atletik merata. Pasalnya, tugas yang diemban sama, mereka bekerja full selama 14 hari mulai dari pembukaan cabor atletik. Bahkan Panpel sudah bekerja H-3 sebelum pelaksanaan.
Laora, Bidang Sekretariat Cabor Atletik mengaku pembayaran hak yang dilakukan PB PON tidak adil. Dirinya hanya menerima Rp 8.550.000 pada 29 Oktober lalu. Hal itu dirasa tidak sebanding dengan apa yang dia kerjakan. Selain itu, pembayaran yang dilakukan PB PON tidak transparan.
“Selama 14 hari saya kerja full, bahkan H-3 itu saya sudah bekerja, kenapa beda dengan teman-teman yang sama kaya saya tugasnya. Ada yang dapat Rp 11 juta bahkan ada yang Rp 12 juta, kenapa beda? Seakan saya ini dibayar seperti relawan,” ujarnya.
Kata dia, banyak terjadi permasalahan seperti perubahan SK, sehingga mereka mempertanyakan siapa yang membuat SK dan apa tujuannya. Untuk SK pertama keluar pada 11 Agustus 2021.
“Kalau mau disamaratakan, yah samakan saja karena memang dari awal tidak ada besaran jumlah yang harus kita tahu, itu yang jadi dilema kenapa ada yang besar dan yang kecil, bahkan ada yang belum terima sama sekali, sehingga mungkin jadi perhatian untuk PB PON, ” katanya.
Untuk itu pada Senin (1/11) Panpel Cabor Atletik sepakat akan melakukan print kembali buku rekening ke bank BNI sebagai laporan.
“Jadi kami hari Senin sudah sepakat untuk pergi ke Bank BNI print kembali buku tabungan sebagai laporan apakah ada kesalahan dari pihak Bank atau PB PON,” ungkapnya.
Sementara anggota Panpel Cabor Atletik bidang Call Room Vicki Renyaan mengaku pada 29 Oktober lalu dirinya menerima Rp 8.550.000. Dia merasa tidak adil, pasalnya ada teman yang selevel menerima lebih dari dia.
“Sebenarnya kami tidak keberatan kalau dibayar segitu, asalkan sama rata semua. Karena yang mendapat Rp 11 juta, bahkan sampai Rp 12 juta itu sebenarnya haknya koordinator, kalau itu tidak masalah,” katanya.
Dijelaskan, SK awalnya dia ditempatkan pada bidang Call Room, namun dipindahkan ke bidang lain, namun SK tidak diganti. Sehingga beban kerja yang diterima lebih berat.
“Terus pembayaran saya tidak sesuai dengan apa yang saya kerjakan, ada teman juga yang dekat dengan panitia inti saat dia komplain langsung ada penambahan, sedangkan kami ini tidak ada karena tidak komplain,” tuturnya.
Sebagai Koordinator bidang Call Room, Berty Temorubun merasa tidak adil karena meskipun status sama sebagai panitia lapangan, tapi ada perbedaan pembayaran mulai dari Rp 6 juta hingga Rp 12 juta.
“Perbedaan ini membuat kami kecewa, kami protes kepada PB PON dalam hal pembayaran honor panitia pelaksana lapangan. Besok kami sepakat mengumpulkan semua buku rekening, dan print out untuk kami padukan dan membuat berita acara untuk melaporkan ke pejabat tinggi negara,” terangnya.
“PON ini adalah proyek nasional, yang menggunakan dana APBN, maka sudah seharusnya transparan. Saya siap melaporkan ini ke Menpora, Menkeu, KPK hingga ke Presiden, melalui personil investigasi negara republik Indonesia, di Kantor Pusat Cikampek Jakarta,” tegasnya.(feb)
