Timika, fajarpapua.com – Puluhan pegawai honorer di lingkungan Sekretariat DPRD Mimika meminta Komisi A dapat memperjuangkan nasib mereka dalam test CPNS tahun 2021 ini.
Sebab diantara mereka ada yang bekerja sebagai tenaga honor alias pegawai tanpa NIP diatas lima tahun.
Honorer Sekretariat DPR Mimika, NK, dalam pertemuan bersama Ketua Komisi A, Daud Bunga, SH dan anggota komisi A lainnya, Leksi Lintuuran, Kamis (11/11) mengatakan dia dan teman-temannya meminta bantuan dewan untuk memperjuangkan nasib mereka.
“Kami tidak punya kekuatan untuk berhadapan dengan pimpinan daerah saat ini. Kami mohon bantuan Anggota DPRD Mimika sehingga kami punya masa depan yang jelas,” ungkap NK.
Honorer lainnya, GU mengaku tidak tahu menahu soal usulan nama-nama dari sekretariat DPRD yang disodorkan ke Pemkab Mimika.
“Kami memang dipanggil dua kali untuk tanda tangan tapi nama yang diusulkan ke Pemkab rata-rata yang honor baru satu sampai dua tahun,” ujarnya.
GU mengaku sudah bekerja sebagai tenaga honor di DPRD selama tujuh tahun ini. Jika dihitung dari masa honor seperti yang diminta sesuai formasi penerimaan tahun 2021, dirinya bersama rekan-rekan di Sekretariat DPRD sudah layak untuk ikut test seleksi CPNS.
Dia mengatakan verifikasi berkas di provinsi sudah selesai. Direncanakan test dilaksanakan besok atau lusa, dan pengumuman tanggal 26 November, serta tanggal 1 Desember penetapan nomor NIP.
Menanggapi hal itu, Ketua Komis A DPRD Mimika, Daud Bunga,SH mengatakan Komisi A telah mengundang BKD dan Sekda untuk rapat dengar pendapat (RDP) Jumat (12/11).
“Apa yang disampaikan adik-adik di Sekretariat DPRD akan dibicarakan dihadapan Sekda dan Kepala BKD,” tukasnya.
Menurut Daud, dalam RDP nanti, dirinya telah menyiapkan 7-8 pertanyaan berkaitan dengan penerimaan CPNS kali ini.
“Termasuk kalau syarat yang honor harus 5 tahun keatas Pemkab juga harus komitmen dengan itu,” bebernya.
Sementara di Sekretariat DPRD masih banyak honorer yang sudah bekerja diatas lima tahun mestinya menjadi prioritas bukan yang diusulkan honorer yang baru kerja 1-2 tahun.
Komisi A, kata dia, akan berjuang didepan sekda dan kepala BKD khusus bagi mereka yang honor diatas 5 tahun.
“Jika masih ada masalah dan belum beres soal kelayakan datanya kamu minta ditunda prosesnya,” pungkasnya.
Sementara Anggota Komisi A, Leksi Lintuuran mengatakan data honor diatas 5 tahun harus duserahkan ke Komisi A sebelum RDP dengan Sekda dan BKD.
“Termasuk data 12 orang yang diusulkan dan lolos seleksi administrasi di provinsi apakah mereka sudah bekerja 5 tahun atau diatas 5 tahun. Data-data ini yang akan Komisi A bicarakan dengan Sekda dan Kepala BKD nanti,” paparnya. (mar)
