Timika, fajarpapua.com – DPRD Mimika mengingatkan seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) untuk tegas kepada bawahannya maupun kontraktor terkait dengan batas akhir kegiatan yang didanai APBD Tahun 2021.
Untuk itu OPD di lingkungan Pemda Kabupaten Mimika dan kontraktor rekanan diminta menyetor laporan kegiatan selama Tahun 2021 sebelum batas akhir pada 15 Desember mendatang.
“Pimpinan OPD harus tegas ke bawahannya juga ke pihak ketiga yang melaksanakan pekerjaan. Ingat! laporannya disampaikan pada tanggal 15 Desember nanti,” ujar Wakil Ketua II DPRD Mimika, John Thie kepada fajarpapua.com di Kantor DPRD Mimika, Jumat (3/12).
Kata John, meski tidak diingatkan, mestinya kontraktor dan OPD sudah tahu karena hal ini sebagai kewajiban.
Namun ia menekankan laporan harus bermutu sesuai dengan pekerjaan lapangan. Kualitas tidak saja dalam laporan sebagai pertanggungjawaban administrasi tapi juga sesuai hasil kerja di lapangan.
“Karena kita sangat berharap hasil kerja dapat dinikmati masyarakat dalam waktu yang lama,” pungkasnya.
Dia meminta semua laporan setidaknya diserahkan kepada Keuangan, Bappeda dan Inspektorat sehingga bisa dievaluasi.
TPAD Diminta Segera Serahkan KUA-PPAS
Selain itu, John Thie juga meminta kepada tim TAPD dalam waktu satu dua hari kedepan segera menyerahkan dokumen KUA-PPAS dan dokumen RAPBD tahun anggaran 2022 supaya segera dibahas DPRD.
TAPD harus mengubah pola dan menghindari pembahasan singkat di Dwan. Setidaknya jika minggu depan masuk ada waktu bagi dewan untuk melihat lagi dokumen dan jangan terburu-buru akhirnya sampai ke Jayapura dihadapan TAPD Provinsi Pemkab Mimika selalu dimarahi.
Provinsi marah karena materi APBD tidak dibahas dengan teliti oleh DPRD.
“Bagaimana kalau bahas anggaran waktu singkat dengan dokumen yang cukup tebal tidak mungkin anggota dewan buka semua. Jadi pantas jika TAPD setiap kali pertemuan pasti dapat marah terus,” pungkasnya. (mar)
