Timika, fajarpapua.com – Jajaran pimpinan dan nesorei Lembaga Musyawarah Adat Suku Amungme (Lemasa) menyayangkan tindakan Organisasi Kaum Intelektual Amungsa (OKIA) yang mengirim surat kepada Presiden Direktur PT Freeport Indonesia (PTFI) Tonny Wenas di Jakarta.
Dimana sesuai nomor surat 056/BPH/OKIA/KAB-MMK/XI/2021, OKIA meminta bantuan dana operasional Lemasa dan Lemasko diberhentikan sementara dengan alasan kedua lembaga tersebut harus dibenahi.
Selain itu, OKIA juga meminta agar segera dilaksanakan Musyawarah Adat (MUSDAT) lembaga masyarakat adat Suku Amungme, serta membenahi Lembaga Musyawarah Adat Suku Kamoro.
Sementara yang membuat badan pendiri dan Amungme Nesorei Lemasa tidak terima karena isi surat OKIA menuding adanya saling angkat-mengangkat direktur LEMASA layaknya sistem oligarki (kerajaan) yang tidak pernah diakui/tertuang dalam AD/ART lembaga tersebut.
“Apa yang disampaikan OKIA melalui suratnya yang dikirim ke Dirut PTFI Pak Tonny Wenas tidaklah benar. Sebab dalam Lemasa dan Lemasko, terdapat AD/ART yang kuat dan baku, sehingga tindakan OKIA ini sangat tidak tepat, dan tidak sesuai mekanisme yang selama ini tertuang dalam lembaga adat. Karena sesungguhnya PTFI hanyalah mitra dan pendonor, Freeport sama sekali tidak melakukan intervensi terhadap dua lembaga adat tersebut,” kata Direktur Eksekutif Lemasa Stingal Johnny Beanal saat melakukan jumpa pers di Kantor Lemasa Jalan Restu, Selasa (7/12).
Menurut Stingal, PTFI adalah mitra dan pendonor ke Lemasa serta Lemasko sebagai bentuk implementasi MOU tahun 2000 tentang bantuan operasional Lemasa dan Lemasko.
“Sebagai Direktur Eksekutif Lemasa saya menyatakan sikap yang disampaikan OKIA menyangkut dengan ketidakpuasan atau kritikan terhadap lembaga, harus disalampaikan dalam honai yaitu Lembaga Adat yang sudah terbentuk. Artinya semua pembicaraan menyangkut dengan Lemasa dikembalikan ke Lemasa untuk didiskusikan dan dimusyawarakan bersama bukan dibahas di Jakarta dengan pimpinan PTFI,” tegasnya.
Dia menjelaskan, jika pembahasan terkait lembaga adat, baik itu Lemasa dan Lemasko, harus dibahas di Kabupaten Mimika.
“Semua pembicaraan dalam surat tersebut yang disampaikan ke Dirut PTFI seharusnya dibahas di Mimika, karena kantor dua lembaga adat itu berdomisili di Timika bukan di Jakarta,” jelas dia.
Stingal menyatakan dengan tegas kepada managemen PT FI bahwa kedua lembaga adat Amungme dan Kamoro tidak pernah bersengketa dengan siapapun, dan kalau ada persoalan, ia minta agar persoalan tersebut dikembalikan kepada Lemasa dan Lemasko untuk diselesaikan di Timika.
Ia menilai surat dari OKIA secara tidak langsung telah melakukan intervensi kepada PTFI. Untuk itu demi menjaga hubungan kemitraan dua lembaga dan PTFI, semua persoalan adat harus diselesaikan dalam honai lembaga adat.
Terkait Musdat, seperti disoroti OKIA, sesungguhnya bukan ranah OKIA tetapi melalui Torei Negel dan Amungme Nesorei Lemasa yang merekomendasikan kepada Direktur Eksekutif sebagai pelaksana untuk melangsungkan Musdat. Itupun dilihat lagi dengan situasi lembaga.
“Direkturlah yang merekomendasikan terbentuk pantia Musdat, bukan OKIA ataupun organisasi lain yang tidak memiliki kewenangan mengusulkan Musdat,” tukasnya.
Dia menegaskan selama ini Lemasa tidak ada konflik internal atau horisontal dengan siapa pun.
Sejauh ini, Lemasa menganggap OKIA hanyalah semacam komunitas atau paguyuban saja, sehingga surat yang disampaikannya ke PTFI tidak perlu ditanggapi, kepentingan politik praktis tidak boleh dibawa ke dalam lembaga.
“Jika kemudian ada tokoh-tokoh Amungme yang sengaja membuat isu untuk memprovokasi warga maka Lembaga akan melaporkan hal tersebut kepada pihak berwajib,” tegas dia.
Amungme Nesorei, Martinus Magal mengajak seluruh masyarakat Amugme bersatu, jangan terprovokasi dengan isu yang sengaja ingin memecahbelah masyarakat Amungme.
“Kita harus bersatu mendukung pembangunan disemua sektor. Saya ingatkan OKIA jangan jadi provokator,” tegas Martinus.
Hal senada juga disampaikan Wakil ketua Amungme Nesorei, Dom Kum bahwa kondisi ini harus dibahas bersama di honai lembaga adat.
“Jangan serta merta mengintervensi perusahaan untuk menghentikan dana operasional lembaga tanpa ada pertimbangan dari pendiri dan Amungme Nesourei. Perusahaan juga terikat dengan MOU bahwa kepada lembaga adat mereka sebagai donatur dan mitra,” tegasnya. (mar)
