Sentani, fajarpapua.com – Sekretaris Kelompok Kerja (Pokja) Perempuan Majelis Rakyat Papua (MRP), Orpa Nari mengatakan pihaknya dalam inisiatif multi pihak terus berupa untuk mendorong penghapusan kekerasan berbasis gender.
Terkait hal itu, di dalam sarasehan Kongres Masyarakat Adat Nusantara ke Enam (KMAN-VI), MRP juga mendorong agar penghapusan kekerasan berbasis gender menjadi sebuah rekomendasi untuk dapat ditindaklanjuti berbagai pihak.
“Dari majelis rakyat Papua ada dua keputusan majelis rakyat Papua yang menjadi bagian dalam kerjasama rangkaian sosialisasi, dua keputusan itu menjadi bahan dasar hak adat yang hari ini kita bicara dalam KMAN-VI,” ujar Orpa Nari di Sentani, Sabtu 12 Oktober 2022.
Ia menjelaskan, persoalan yang termasuk di jalan panel adat Papua khususnya di wilayah adat Tabi dikhususkan untuk 12 kampung Adat.
Keputusan ini agar berbagai pihak dapat melihat menjadi sebuah rekomendasi kepada pemerintah daerah baik pun pemerintah di tingkat distrik dan Kampung-kampung.
“Agar apa yang menjadi hak-hak perempuan dalam masyarakat adat itu tidak diabaikan dan tidak dihilangkan,” ujarnya.
Dengan semua perubahan yang terjadi di tanah Papua, khususnya di wilayah adat dapat dilihat dari sisi representative bahwa orang asli Papua yang mempunyai kewenangan dan tugas dalam memberikan perlindungan dan keberpihakan.
MRP Pokja Perempuan mengharapkan bahwa ada ruang-ruang yang dibuka supaya ada kesempatan dalam rangka upaya pembangunan nasional perempuan adat dalam mengambil keputusan dan kebijakan.
“Lebih khusus kami mendorong bila perlu ada keputusan-keputusan adat yang dilakukan di setiap kampung untuk ada ruang pembicaraan untuk perempuan di sana.,” Ucapnya.
