Timika, fajarpapua.com – Philipus Monaweyau yang juga Ketua Badan Musyawarah Adat Kamoro meminta agar pemerintah memperhatikan batas wilayah adat antara Suku Kamoro di Pantai dan Suku Amungme di pegunungan.
Hal ini penting sehingga kedepannya diharapkan tidak akan terjadi permasalahan antara kedua suku di Kabupaten Mimika tersebut karena masing-masing pihak mengetahui batas wilayah adatnya.
“Dalam peta Belanda secara alam sudah digariskan dari arah Timur ke Barat itu wilayah Suku Kamoro, jadi harusnya pemerintah mengikuti hal itu, dan sudah jelas ada didalam peta Belanda yang kami pegang itu,” ujarnya kepada fajarpapua.com, Senin (1/4).
Philipus Monaweyau mengatakan, siapa saja bisa masuk dan mencari nafkah di wilayah Suku Kamoro tapi tidak untuk memiliki wilayah tersebut.
” Kalau mau cari makan silakan, tapi jangan menjadikan itu sebagai hak milik, karena kami masih ada anak cucu yang akan terus menjaga bumi tanah Kamoro ini,” ujarnya
Ia juga menambahkan, masalah perbatasan wilayah adat ini sudah terlalu lama dibiarkan dan tidak diselesaikan dan harusnya jadi atensi pemerintah daerah.
“Saya meminta, pemerintah segera membuat program untuk menata batas wilayah adat sesuai garis alam dan peta yang ada. Kami harap ini jadi atensi yang serius dari pemerintah,”tutupnya. (moa)
