Jayapura, fajarpapua.com- Sebuah pesan WhatsApp beredar di media sosial dari beberapa Pendeta dan Warga Jemaat, bahwa ada Jemaat-Jemaat GKI yang diundang secara tertulis bahkan ditelpon berulang-ulang oleh oknum-oknum tertentu dan mengatakan bahwa warga GKI diwajibkan hadir dalam Ibadah Akbar di Istora Papua Bangkit pada 19 September 2024..Ini Perintah Kapolda.
Pesan Whatsaap yang disebarkan luaskan ke media sosial ini segaja dilakukan berulang-ulangan oleh oknum-oknum yang mengataka wajib hadir dalam ibadah tersebut yang dikatakan perintah Kapolda.
Ketua Gerakan Membela Hak Orang Asli Papua (Gembala), Otis Suwae mengatakan, melihat pesan di Whatsaap beberapa group himbau penegasan itu segaja disebar oleh oknum tak bertanggung jawab.
“Alasan saya katakan himbauan GKI yang dibagikan itu dilakukan oknum tertentu, karena himbauan ini tidak mencantumkan siapa yang bertanggung jawab. Dalam himbauan itu terkait ibadah Akbar bersama di Istora Papua Bangkit yang digelar Polda Papua,”kata Otis Suwae kepada awak media di Sentani, Senin (16/9/2024)
Menurut Otis, ibada bersama ini merupakan ajakan dari Polda Papua untuk semua denominasi agama, agar bersama-sama datang berdoa sukseskan Pilkada Damai di Papua, namun ada pengumuman yang tidak sesuai undangan kegiatan disebar melalui Whatsaap ke group-group di media sosial yang segaja sebar himbauan tak sesuai dengan kegiatan tersebut. Bahkan, dalam Whatsaap yang beredar itu, oknum tersebut menyebutkan Polda Papua dimana dalam agenda tersebut disebut ada pemaksaan untuk hadir.
“Jadi ada beredar dalam kalimat Polda Papua mewajibkan warga GKI hadir dalam ibadah Akbar itu. Ini hal yang salah dan tak benar ada peritnah pemaksaan terhadap jemaat. Ini kami perlu klarifikasi tidak benar ada perintah seperti itu . Kami pun sudah cek panitia tidak benar ada informasi itu pemaksaan jemaat itu ,”ujar Otis.
Ia menghimbau kepada semua masyarakat di Papua untuk melihat kegiatan ibadah Akbar yang digelar Polda Papua ini adalah kegiatan yang positif terutama dalam menjelang Pilkada damai dan sama-sama menjaga keamanan di Papua.
Ditempat yang sama, Elisa Boan dari Lembaga Pegawasan Repormasi RI Provinsi Papua mengatakan pada pesan yang beredar itu dikatakan seakan-akan Polda Papua memerintahkan sesuatu pada ibadah Akbar tersebut. Pada hal agenda yang dilaksanakan itu adalah bagaimana setiap denominasi gereja bisa berkumpul dalam ibadah Akbar pada 19 September tersebut.
“Jadi kalau ada berita hoax yang segaja diedarkan oleh oknum tertentu yang mempengaruhi masyarakat ke arah Pilkada. Ini tidak benar , ibadah itu untuk menjaga kerukunan umat beragama terutama jelang Pilkada nanti,”katanya.(hsb)