Jayapura, fajarpapua.com – Polres Jayapura mengerahkan 250 personel untuk mengamankan wilayah Kabupaten Jayapura menjelang putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa Pilkada Bupati Jayapura tahun2024.
Ratusan personel polisi ini dikerahkan menyusul pengumuman hasil sengketa Pilkada Bupati Jayapura 2024 oleh Mahkamah Konstitusi (MK) yang akan dilaksanakan pada Senin (24/2).
“Kami dari Polres Jayapura mengerahkan 250 personel untuk mengamankan wilayah Kabupaten Jayapura di 19 distrik. Kami juga melibatkan seluruh polsek,” kata Kapolres Jayapura, AKBP Umar Nasatekay, saat menggelar pertemuan dengan seluruh Penjabat (Pj) Bupati Jayapura, Sekda, Forkopimda Kabupaten Jayapura, ondoafi, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh perempuan, KPU, Bawaslu, dan sejumlah tokoh masyarakat lainnya pada Sabtu (22/2/2025).
Kapolres juga mengimbau gereja-gereja dan masjid untuk mendoakan agar putusan MK terkait hasil Pilkada Bupati Jayapura 2024 menjadi yang terbaik bagi Kabupaten Jayapura.
“Kami berharap tidak ada aksi dari masyarakat pada hari Senin. Namun, jika ada aksi yang tidak dapat dihimbau, kepolisian akan mengambil tindakan tegas,” tegas Umar.
Di tempat yang sama, Pj Bupati Jayapura, Semuel Siriwa, mengajak seluruh unsur masyarakat, partai politik, serta pasangan calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati yang bertarung dalam Pilkada 2024, untuk menyikapi dengan baik hasil putusan MK terkait sengketa Pilkada ini.
“Hari ini kami duduk bersama seluruh unsur masyarakat, KPU, Bawaslu, dan kepolisian dalam rangka menyikapi pengumuman MK pada Senin nanti. Dari pertemuan ini, semua sepakat untuk bersama-sama menjaga keamanan dan tetap menciptakan suasana damai,” ajak Semuel Siriwa.
Ia meminta masyarakat agar tetap menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat (kamtibmas). Apapun hasil putusan MK pada Senin (24/2), semua pihak diharapkan dapat menerimanya dengan lapang dada.
“Tadi sudah disepakati oleh semua yang hadir untuk tetap menjaga kamtibmas. Bahkan, mereka telah memberikan komitmen bersama untuk menerima apa pun keputusan MK nanti,” ungkapnya.
Siriwa menegaskan aktivitas pemerintahan akan tetap berjalan seperti biasa. Namun, ada permintaan dari para ondoafi agar pada hari Senin tidak ada pawai.
“Jadi, apa pun hasilnya dari MK, mari kita tenang dan bersama-sama menjaga kamtibmas,” pungkasnya. (hsb)