Jayapura, fajarpapua.com – Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, dilanda bencana banjir pada Jumat (25/4/2025).
Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan menetapkan status darurat bencana alam atas peristiwa banjir di Wamena. Ini menjadi kejadian banjir terparah pertama yang melanda kota yang dijuluki Lembah Baliem tersebut sejak Jayawijaya berdiri.
“Kami melihat bencana ini cukup serius meskipun baru awal terjadi. Kami mohon pemerintah pusat melalui kementerian terkait dapat membantu mengatasi bencana ini,” ujar Wakil Gubernur Papua Pegunungan, Ones Pahabol, kepada wartawan di Jayapura, Sabtu (26/4/2025) malam.
Ones Pahabol menyampaikan, dampak banjir tidak hanya dirasakan di Kota Wamena, tetapi juga di sejumlah distrik sekitarnya.
“Kami belum mendapatkan data resmi dari pemerintah kabupaten, namun laporan awal menyebutkan meluapnya Kali Baliem dan Kali W menyebabkan rumah warga rusak berat dan banjir terjadi di mana-mana. Beberapa distrik juga ikut terdampak,” jelasnya.
Oleh karena itu, Ones Pahabol menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya untuk menangani bencana ini.
“Kami meminta kolaborasi semua pihak, baik dalam penanganan darurat maupun dalam penataan tata ruang wilayah dan perbaikan sanitasi, agar bencana serupa dapat dicegah ke depannya,” tegasnya.
Mantan Bupati Yahukimo dua periode ini juga mengungkapkan penataan tata ruang Kota Wamena selama ini dinilai belum optimal, termasuk dalam pengelolaan aliran Kali Baliem.
“Selama ini, penataan kota dan aliran air di sepanjang Kali Baliem kurang tertata. Kami berharap pemerintah pusat bisa membangun kanal-kanal air dan talud di sepanjang kali serta memperbaiki infrastruktur jalan di sekitar aliran sungai,” imbuhnya.
Ones juga mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi banjir susulan. Ia menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Jayawijaya yang telah bergerak cepat dalam menangani dampak bencana.
“Untuk bantuan kepada masyarakat terdampak, kami di provinsi bersama pemerintah kabupaten bertanggung jawab. Namun, kami berharap pemerintah pusat dapat membantu dalam penataan ulang tata ruang kota dan pembangunan perumahan bagi korban banjir,” tutup Ones Pahabol. (hsb)
