Timika, fajarpapua.com – Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amungme dan Kamoro (YPMAK) melalui Yayasan Caritas Timika Papua (YCTP) kembali memperpanjang kerja sama strategis dengan BPJS Kesehatan Cabang Jayapura.
Penandatanganan perpanjangan kerja sama ini dilakukan di Kantor YPMAK pada Rabu (30/5/2025) sebagai bentuk komitmen menjaga akses layanan kesehatan bagi 10.000 masyarakat dari 7 suku di Papua.
Kerjasama diperpanjang hingga 2025 dengan fokus meningkatkan cakupan BPJS Kesehatan bagi masyarakat adat, termasuk Suku Amungme dan Kamoro.
Acara penandatanganan dihadiri oleh Ketua YCTP Anthon Tapipea, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Jayapura Hernawan Priyastomo, serta Ketua YPMAK Dr.Leonardus Tumuka.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Jayapura Hernawan Priyastomo menegaskan, kerja sama ini telah membawa dampak signifikan, terlihat dari peningkatan kualitas layanan di rumah sakit mitra.
“Kami akan terus melakukan pengawasan dan sinergi dengan klinik maupun rumah sakit untuk meminimalkan keluhan masyarakat. Tujuannya, agar masyarakat semakin percaya memanfaatkan BPJS Kesehatan di fasilitas kesehatan yang telah bekerja sama,” ujarnya.
Anthon Tapipea dari YCTP menyampaikan apresiasi kepada YPMAK atas kepercayaan dalam mengelola program BPJS Kesehatan di Rumah Sakit Mitra Masyarakat (RSMM) Timika.
“Kerja sama ini adalah upaya kami memastikan masyarakat, termasuk pasien umum, terlindungi secara inklusif. Kedepan kami harap pemerintah daerah dapat terlibat lebih aktif,” tambah Anthon.
Ketua Pengurus YPMAK Dr Leonardus Tumuka mengungkapkan perluasan layanan kesehatan ke daerah terpencil seperti Teluk Etna (Kabupaten Kaimana) masih menghadapi kendala administratif.
“Kami berencana mengirim tim kesehatan ke wilayah Suku Kamoro untuk pendataan ulang agar kerja sama dengan BPJS Kesehatan di Kaimana dapat terealisasi,” jelas Leo.
Ia menekankan, dukungan YPMAK sebagai pengelola dana kemitraan PT Freeport Indonesia harus menjangkau pelosok tanpa batas wilayah. “Kami terus berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan kabupaten untuk membagi peran, sehingga layanan kesehatan merata,” imbuhnya.
Kepala Divisi Kesehatan YPMAK Hengky Womsiwor menggarisbawahi bahwa kuota 10 ribu peserta BPJS Kesehatan saat ini berdasarkan data terdaftar, bukan kapasitas penuh.
“Kami mendorong integrasi data dengan Dinkes Provinsi dan Dinsos agar beban kuota tidak hanya ditanggung YPMAK. Sinergi multipihak kunci keberlanjutan program ini,” tegas Hengky.
Perpanjangan kerja sama ini diharapkan menjadi pondasi kuat untuk mewujudkan pemerataan akses kesehatan bagi masyarakat adat Papua, sekaligus mendorong kolaborasi lebih erat antara lembaga nonprofit, BPJS, dan pemerintah daerah.
(moa)
