Jayapura, fajarpapua.com – Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jayapura, Esau Awoitauw menyebut pembatasan pembukaan usaha minimarket atau toko retail di Kabupaten Jayapura oleh pemerintah bisa berdampak terhadap penyerapan tenaga kerja.
Angka pengangguran di Kabupaten Jayapura setiap tahun terus mengalami peningkatan karena terbatasnya lapangan kerja dan minimnya investor yang membuka usaha.
“Jika pemerintah mempersulit investasi atau investor, akan berdampak pada penyerapan tenaga kerja. Karena jika investor dibatasi, lapangan kerja berkurang, bahkan bisa menambah jumlah pengangguran di Kabupaten Jayapura,” ujar Esau Awoitauw, Selasa (20/5/2025).
Ia mengungkapkan, jumlah pencari kerja di Kabupaten Jayapura pada 2023–2024 mengalami penurunan seiring masuknya investasi yang menyerap tenaga kerja. Pada 2023, jumlah pencari kerja laki-laki tercatat 629 orang, dan perempuan 696 orang.
“Kalau kita lihat catatan kami, pada 2024 angka pencari kerja menurun. Jumlah pencari kerja laki-laki dari 629 orang menjadi 282 orang, dan perempuan dari 696 orang menjadi 274 orang,” jelasnya.
Menurut Esau, untuk menekan angka pengangguran di Kabupaten Jayapura, perlu peningkatan jumlah investor dan pemberian peluang untuk membuka usaha, dengan syarat memprioritaskan warga lokal yang membutuhkan pekerjaan.
“Kalau investasi dipersulit, lapangan kerja otomatis berkurang. Ini akan menambah jumlah pengangguran,” paparnya.
Ia menambahkan, salah satu kendala yang menghambat investor masuk ke Kabupaten Jayapura adalah persoalan regulasi, politik, keamanan, dan hak ulayat. Faktor-faktor ini turut memengaruhi masuknya investasi ke Papua.
Solusi yang perlu dilakukan, lanjut Esau, adalah menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui penyederhanaan regulasi. “Pemerintah perlu mendorong investasi di sektor padat karya, dan penyerapan tenaga kerja harus mengutamakan orang asli Papua (OAP),” tandasnya. (hsb)
