Timika, fajarpapua.com – Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Mimika menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk Pembinaan Statistik Sektoral, Standar Pelayanan, Pencanangan Desa Cantik, dan Pokok Statistik di Hotel Horison Ultima, Rabu (21/5).
Kegiatan ini dibuka langsung oleh Wakil Bupati Mimika, Emanuel Kemong, dan dihadiri oleh Kepala BPS Mimika Ouceu Satyadipura, perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta akademisi.
Dalam sambutannya, Ouceu Satyadipura menekankan pentingnya implementasi Satu Data Indonesia, program unggulan pemerintah pusat yang bertujuan menyatukan data dari seluruh instansi untuk mendukung pengambilan kebijakan berbasis akurasi.
“Ini bukan sekadar seremonial, tetapi komitmen menyiapkan data terpadu yang akan menjadi acuan seluruh pihak,” ujarnya.
Kabupaten Mimika telah mengadopsi program ini melalui Peraturan Bupati, dengan mengintegrasikan data seperti Registrasi Sosial Ekonomi (BPS dan Bappenas), bantuan PKH (Kemensos), penggunaan listrik (PLN), serta data BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan.
Integrasi ini diharapkan menghilangkan disparitas data antarinstansi, termasuk antara BPS dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil).
Selain Satu Data Indonesia, FGD juga membahas program Desa Cantik, yang bertujuan meningkatkan kemampuan desa dalam pendataan mandiri dan penyusunan infografis.
“Setiap desa diharapkan mampu menyajikan data rapi dan akurat sebagai dasar pembangunan,” tambah Ouceu.
Program ini akan dikolaborasikan dengan smart city dan perluasan pojok statistik untuk memudahkan akses data bagi masyarakat dan akademisi.
BPS Mimika juga menetapkan Standar Pelayanan Statistik sebagai bentuk komitmen transparansi dan profesionalisme birokrasi.
Melalui FGD ini, diharapkan seluruh pemangku kepentingan memahami pentingnya statistik sektoral, rekomendasi data, dan pelayanan publik berbasis data.
“Dengan sistem data yang kuat, kebijakan pembangunan akan lebih tepat sasaran dan berkelanjutan,” pungkas Ouceu.
Kegiatan ini lanjutnya menjadi langkah strategis Kabupaten Mimika dalam mewujudkan tata kelola data terintegrasi, mendukung percepatan pembangunan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan berbasis fakta
Sementara Wakil Bupati Emanuel Kemong menyampaikan apresiasi atas kontribusi BPS dalam menyediakan data akurat untuk perencanaan pembangunan.
“Rekomendasi statistik dari BPS bukan formalitas, tetapi instrumen pengendali mutu data OPD,” tegasnya.
Ia mendorong seluruh perangkat daerah aktif berkoordinasi dengan BPS guna memastikan keselarasan data sesuai prinsip Satu Data Indonesia.
. (moa)
