Timika, fajarpapua.com – Panglima Tinggi Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) Jenderal Goliath Naman Tabuni menyatakan kesiapan untuk bertanggung jawab penuh atas konflik bersenjata yang terjadi antara pasukan TPNPB dan militer Indonesia di tanah Papua.
Dalam siaran pers, Kamis (29/5), Goliath menegaskan seluruh korban, baik dari kalangan militer maupun sipil, menjadi tanggung jawab pihaknya. Ia juga menyatakan kesiapan untuk diadili di pengadilan internasional demi perjuangan bangsa Papua.
“Kami hanya menjalankan fungsi hukum perang internasional yaitu membela diri. Kami mempertahankan bangsa kami dan seluruh ciptaan Tuhan di atas tanah leluhur dari upaya pemusnahan oleh pihak asing yang tidak diundang, yang telah merampas negeri kami secara tidak sah,” tegas Goliath Tabuni.
Ia menambahkan, perlawanan TPNPB merupakan respon terhadap kehadiran imigran Indonesia yang dinilainya sebagai pihak asing yang telah melakukan perampasan tanah dan kekerasan terhadap rakyat Papua. Ia juga menyatakan medan perang di Ilaga telah dibuka, dan perang akan terus berlanjut hingga pengakuan terhadap kemerdekaan Papua yang diumumkan pada 1 Desember 1961.
Dalam laporan yang sama, Panglima TPNPB Kodap Ilaga Brigadir Jenderal Peny Murib bersama Komandan Lapangan Kelambua Waker melaporkan sejak 21 Mei 2025, pertempuran di Puncak Ilaga telah menimbulkan banyak korban sipil. Akibatnya, warga mengungsi ke hutan, kampung-kampung terdekat, bahkan ke Kota Ilaga untuk mencari perlindungan.
Mereka menyerukan perhatian dari lembaga internasional terhadap kondisi warga sipil yang terdampak akibat operasi militer pemerintah Indonesia yang dimulai sejak 21 Mei 2025 pukul 04.00 WIT.
Menurut mereka, konflik bersenjata yang telah berlangsung lebih dari 63 tahun ini harus membuka mata dunia internasional dan PBB untuk meninjau kembali status hukum Papua, yang diyakini telah dianeksasi secara paksa ke wilayah Indonesia sejak 1 Mei 1963.
Komandan Operasi Umum TPNPB, Lekagak Telenggen menyoroti pernyataan Presiden Prabowo Subianto dalam kampanye politiknya yang menjanjikan penyelesaian persoalan politik dan HAM di Papua. Namun, menurut Telenggen, hingga kini eskalasi konflik semakin meningkat dengan terus dikerahkannya pasukan militer ke Papua, yang menyebabkan ribuan warga sipil menjadi korban.
Menanggapi kondisi tersebut, Manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB mengimbau Presiden Prabowo dan seluruh pihak, baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional, untuk segera membuka ruang perundingan internasional dengan TPNPB sebagai pihak utama dalam konflik. Mereka menyerukan agar dialog ini dimediasi oleh PBB atau lembaga-lembaga internasional yang diakui secara resmi.
Siaran pers ini disampaikan oleh Juru Bicara Komnas TPNPB, Sebby Sambom.(red)
