Timika, fajarpapua.com – Kabupaten Mimika mencatat sejarah baru dengan meresmikan Mal Pelayanan Publik (MPP) pertama di wilayah Papua Tengah.
Peresmian yang berlangsung di Kantor Dinas Dukcapil Mimika pada Rabu (18/6) ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah daerah dalam mendorong percepatan reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat.
Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PAN-RB, Dr. Otok Kuswandaru, S.Sos., M.Si., menyampaikan apresiasi atas respons cepat dan langkah inovatif yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Mimika.
“Ini menunjukkan bahwa Kabupaten Mimika memiliki respons luar biasa dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di Tanah Mimika,” ujar Dr. Otok.
Ia menekankan tujuan utama reformasi birokrasi adalah agar masyarakat dapat merasakan langsung dampaknya melalui pelayanan yang lebih baik, cepat, murah, dan transparan.
“Reformasi birokrasi baru bisa dikatakan berhasil ketika masyarakat menerima dan merasakan pelayanan publik yang benar-benar berkualitas,” tegasnya.
Dr. Otok juga memuji MPP Mimika sebagai sebuah terobosan cerdas dan inovatif yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat akan pelayanan publik yang modern dan terintegrasi.
“Kolaborasi antara pemerintah daerah, pusat, BUMN, BUMD, dan swasta dalam satu sistem pelayanan terpadu adalah cerminan masa depan pelayanan publik Indonesia. Dan masa depan itu sudah hadir di Mimika,” ujarnya antusias.
Tak lupa, ia memberikan apresiasi tinggi kepada Bupati Mimika, Johannes Rettob, yang disebut sebagai penggerak utama terbentuknya MPP pertama di Papua Tengah.
“Tidak berlebihan jika saya katakan, Bapak Bupati adalah trend setter di wilayah ini,” puji Dr. Otok.
Menutup acara, Dr. Otok kembali menegaskan pelayanan publik yang baik akan mendorong tumbuhnya kepuasan dan kepercayaan masyarakat, yang pada akhirnya memperkuat partisipasi publik.
“Ketika masyarakat merasa puas, kepercayaan akan tumbuh. Dari kepercayaan itulah partisipasi publik akan lahir,” pungkasnya.
Sementara dalam sambutannya, Bupati Johannes Rettob menyatakan peluncuran MPP merupakan bagian dari program 100 hari kerja, khususnya dalam mendukung percepatan reformasi birokrasi.
“Mindset kami adalah reformasi birokrasi. Pemerintah harus hadir dan bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tegasnya.
Bupati Rettob juga menjelaskan bahwa sejumlah layanan administrasi kependudukan kini dapat diselesaikan dalam waktu singkat, yakni hanya 5–15 menit.
“Kami ingin memastikan pelayanan tidak lagi sulit, tidak mahal, dan tidak berbelit-belit. Untuk layanan tertentu, tidak boleh lebih dari 15 menit,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia berharap keberadaan MPP dapat mendekatkan layanan publik kepada masyarakat, terutama mengingat kondisi geografis Mimika yang cukup menantang. (moa)