Timika, fajarpapua.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika melalui Dinas Sosial menggelar Sosialisasi Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT) Tahun 2025 di Ballroom Hotel Grand Tembaga, Selasa (1/7).
Kegiatan ini merupakan langkah strategis dalam menjalankan amanat Peraturan Presiden RI Nomor 186 Tahun 2014 tentang pemberdayaan warga yang mengalami masalah sosial.
Ananias Faot selaku Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Mimika mewakili Bupati menjelaskan KAT merupakan kelompok masyarakat dengan keterbatasan akses geografis, ekonomi, dan sosial-budaya.
“Kondisi ini membuat mereka hidup secara marginal, terisolasi, dan tertinggal dari pembangunan, sehingga menyandang status Masalah Kesejahteraan Sosial (MKS),” ujarnya.
Sosialisasi ini, kata Ananias, menjadi intervensi kunci untuk menyusun strategi pemberdayaan yang adaptif dengan budaya lokal. Ia menyoroti tiga tanggung jawab bersama pemkab dan pemangku kepentingan:
- Meningkatkan pemahaman kebijakan nasional pemberdayaan KAT.
- Membangun kesadaran perencanaan lintas sektor demi pembangunan adil dan berkelanjutan.
- Menyusun rencana pemberdayaan realistis, partisipatif, dan berorientasi hasil di tingkat daerah.
“Pemberdayaan KAT bukan sekadar pembangunan fisik, melainkan juga penguatan kapasitas, pelestarian budaya, serta pengakuan identitas dan hak dasar mereka,” ujarnya.
Ia menekankan pendekatan holistik berbasis data yang melibatkan masyarakat sebagai subjek.
Kegiatan ini diharapkan menjadi tonggak awal penguatan koordinasi lintas sektor dan wilayah.
“Tujuannya satu mewujudkan masyarakat adat terpencil di Mimika yang mandiri, sejahtera, dan bermartabat,” pungkasnya.
Dengan langkah ini, Mimika berkomitmen menjadikan KAT sebagai bagian integral pembangunan Papua yang inklusif dan berkelanjutan. (moa)
