Timika, fajarpapua.com – Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat – Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) mengklaim bahwa aparat militer Indonesia menembak seorang warga sipil bernama Otius Kogoya di Kampung Pinapa, Distrik Gome, Kabupaten Puncak, pada Selasa (1/7). Akibat insiden tersebut, korban dilaporkan dalam kondisi kritis.
Dalam siaran pers yang disampaikan Juru Bicara TPNPB-OPM, Sebby Sambom, pada Rabu (2/7), disebutkan bahwa Komando Nasional TPNPB telah menerima laporan resmi dari Komandan Operasi TPNPB Kodap XVIII Ilaga, Mayor Numbuk Telenggen, terkait operasi militer Indonesia di wilayah tersebut.
“Menurut laporan yang kami terima, aparat militer menembak warga sipil bernama Otius Kogoya (40) hingga mengalami luka berat. Kejadian terjadi sekitar pukul 03.25 WIT, dan korban telah dilarikan ke RSUD Ilaga untuk menjalani operasi akibat luka tembak,” ungkap Sebby.
Ia menyebut, aparat militer diduga memasuki wilayah Kampung Pinapa melalui jalur Distrik Gome, Bandara Aminggaru, dan Kogago, lalu melakukan operasi ke sejumlah kampung yang berujung pada penembakan terhadap warga sipil serta pembakaran sejumlah rumah warga di Ilaga.
“Mayor Numbuk Telenggen juga melaporkan bahwa seluruh pasukan TPNPB Kodap XVIII Puncak Ilaga saat itu berada di Pinapa, namun operasi yang dilakukan aparat militer Indonesia tidak mengenai anggota mereka,” tambah Sebby.
Lebih lanjut, TPNPB-OPM menuding keberadaan pasukan militer Indonesia di Papua tidak hanya menyasar kelompok bersenjata, melainkan juga membahayakan warga sipil. Mereka menilai tindakan tersebut melanggar hukum humaniter internasional.
“Kami meminta Presiden Prabowo Subianto untuk menghentikan segala bentuk penembakan terhadap warga sipil selama operasi militer berlangsung. Jika memang ingin berperang, silakan lakukan secara terbuka melawan TPNPB, bukan dengan menyasar permukiman warga sipil secara tiba-tiba,” tegasnya.
Sebby juga meminta Presiden Prabowo untuk bertanggung jawab atas insiden yang menimpa Otius Kogoya dan atas meningkatnya jumlah pengungsi akibat operasi militer.
“Presiden diminta menghargai hak asasi manusia bagi orang Papua, dan menghentikan pelanggaran terhadap hukum dan konvensi internasional yang melindungi warga sipil,” tutupnya.(red)
