Jayapura, fajarpapua.com – Sebanyak 100 siswa Sekolah Rakyat di Jayapura mulai mengikuti kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS), Senin (14/7/2025), yang dipusatkan di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Jayapura milik Kementerian Sosial.
Kegiatan MPLS dibuka secara serentak di seluruh Indonesia oleh Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf, melalui siaran daring. Khusus di wilayah Papua, acara ini dipimpin langsung oleh Kepala BBPPKS Jayapura, Jhon Herman Mampioper, dan dihadiri oleh para kepala sekolah serta guru-guru pendamping.
Sebelum kegiatan dimulai, seluruh siswa menjalani pemeriksaan kesehatan oleh tim medis yang disiapkan Kemensos. Untuk tahap awal di Papua, Sekolah Rakyat baru mencakup dua wilayah, yakni Kabupaten Kepulauan Yapen dan Kota Jayapura.
Kepala BBPPKS Jayapura, Jhon Herman Mampioper, menjelaskan Sekolah Rakyat dibuka secara serentak di 63 titik se-Indonesia dengan jenjang pendidikan yang disesuaikan dengan kuota yang tersedia.
“Kami berada di titik ke-63 yang berlokasi di BBPPKS Jayapura. Sebanyak 100 siswa memulai kegiatan MPLS hari ini, dibagi dalam empat rombongan belajar,” ujar Jhon kepada wartawan.
Ia merinci, 100 siswa tersebut dibagi dalam dua kelas, masing-masing berisi 25 siswa dari Kota Jayapura dan 25 siswa dari Kabupaten Kepulauan Yapen, terdiri dari laki-laki dan perempuan. Seluruh siswa telah melalui proses seleksi administrasi dari April hingga Juni 2025.
“Siswa yang diterima merupakan anak-anak dari keluarga miskin ekstrem sesuai pedoman dan instruksi Presiden. Mereka berasal dari keluarga berpendapatan di bawah Rp500.000 per bulan,” jelas Jhon.
Menurutnya, Sekolah Rakyat adalah salah satu strategi pemerintah untuk menghapus kemiskinan ekstrem melalui pendidikan gratis. Program ini diharapkan dapat memutus rantai kemiskinan, khususnya bagi anak-anak yang selama ini tidak bisa mengenyam pendidikan karena alasan ekonomi.
“Banyak anak dari keluarga tidak mampu yang bahkan tidak bisa membeli perlengkapan sekolah seperti seragam dan buku. Sekolah Rakyat hadir untuk menjawab masalah ini,” ujarnya.
Jhon menambahkan, program ini untuk wilayah kerja BBPPKS Jayapura mencakup tiga provinsi, yaitu Papua, Maluku, dan Maluku Utara.
Sementara itu, salah satu orang tua siswa, Mince Tabuni, warga Angkasa, Jayapura, mengaku bersyukur anaknya bisa diterima di Sekolah Rakyat.
“Saya hanya petani kebun dan kadang berjualan, tapi penghasilan tidak tetap, paling Rp30 ribu sampai Rp50 ribu sehari. Saya tidak sanggup biayai sekolah anak. Tapi waktu ada pendamping datang dan memberi tahu soal sekolah gratis, saya langsung daftar,” tutur Mince penuh haru. (hsb)
