Nabire, fajarpapua.com – Pencari kerja dari kalangan Orang Asli Papua (OAP) mendatangi Kantor Gubernur Papua Tengah di Nabire, Senin (14/7).
Mereka menuntut keadilan dalam formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2024 agar lebih berpihak kepada masyarakat asli Papua.
Aksi damai tersebut berlangsung tertib dan diwarnai orasi berisi tuntutan agar pemerintah provinsi dan pusat memberikan ruang lebih besar kepada OAP dalam penerimaan ASN.
Massa membawa spanduk bertuliskan “Kami Mau Jadi Tuan di Tanah Sendiri” sebagai bentuk protes terhadap komposisi formasi CPNS yang dinilai belum sepenuhnya mengakomodasi hak-hak OAP.
Menanggapi aksi tersebut, Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, turun langsung menemui massa dan memberikan pernyataan tegas.
Dalam dialog singkat, Gubernur menyampaikan bahwa proses pengadaan CPNS merupakan kewenangan pemerintah pusat melalui Kementerian PAN-RB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).
“Jangan demo seperti orang tak sekolah. Kalian adalah pemilik negeri ini, datanglah secara terhormat,” ujar Gubernur Meki Nawipa kepada massa pencaker.
Gubernur meminta agar aspirasi disampaikan melalui jalur resmi. Ia mengimbau perwakilan massa agar mengirimkan surat permohonan kepada DPR Papua Tengah dan mengatur pertemuan langsung dengan pejabat terkait untuk menjelaskan mekanisme resmi penerimaan CPNS.
Diketahui, Pemerintah Provinsi Papua Tengah pada tahun 2024 mendapatkan kuota 950 formasi CPNS. Dari jumlah tersebut, 760 formasi diperuntukkan bagi OAP, sedangkan 190 sisanya terbuka untuk umum.
Rincian tersebut mencakup 900 formasi tenaga teknis dan 50 formasi tenaga kesehatan.
Menurut data BKD Papua Tengah, tercatat sebanyak 7.817 pelamar mengikuti proses seleksi, mayoritas merupakan pelamar dari kalangan OAP.
Dari jumlah tersebut, 638 pelamar dinyatakan lulus seleksi administrasi dan mengikuti tahapan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB).
Hingga akhir Juni 2025, Pemprov Papua Tengah telah menyerahkan 846 Surat Keputusan (SK) CPNS kepada peserta yang lulus seleksi. Sementara itu, sebanyak 28 SK masih dalam tahap perbaikan dokumen dan koordinasi dengan MenPAN-RB.
Koordinator aksi, dalam orasinya, menegaskan bahwa aksi akan terus dilanjutkan hingga seluruh hak-hak OAP dalam penerimaan ASN benar-benar dijamin dan diawasi pelaksanaannya.
Mereka juga mendesak agar Pemerintah Provinsi Papua Tengah secara aktif mengawal sisa SK CPNS dan memperjuangkan formasi yang lebih besar bagi OAP ke depannya. (red)
