Jayapura, fajarpapua.com – Aksi pemalangan terjadi di Kantor Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Jayapura, Rabu (16/7), sebagai bentuk protes dari para staf dan tenaga kesehatan (nakes) se-Kabupaten Jayapura.
Aksi ini menjadi sorotan publik karena diiringi tuntutan agar Bupati Jayapura, Yunus Wonda, segera mengganti Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan, dr. Anton Tony Mote, M.KM, yang belum lama menjabat.
Pemalangan dilakukan sejak pagi hari dengan membentangkan spanduk bertuliskan “KANTOR DITUTUP”, serta pernyataan resmi yang meminta penggantian pimpinan.
Aksi ini menyebabkan aktivitas di kantor sempat lumpuh, karena seluruh akses masuk tertutup dan pegawai tidak dapat menjalankan tugas seperti biasa.
Tuntut Kepala Dinas Diganti
Dalam tulisan spanduk yang dibentangkan, para pegawai menyampaikan tuntutan mereka secara langsung:
“Mulai hari ini, Rabu 16 Juli 2025 sampai dengan batas waktu yang tidak ditentukan, kami staf Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura dan Nakes se-Kabupaten Jayapura meminta dengan hormat kepada Bapak Bupati Jayapura agar segera menggantikan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura.”
Tuntutan tersebut menjadi puncak dari ketidakpuasan terhadap kepemimpinan Plt Kadinkes yang baru.
Meski belum diketahui secara pasti alasan detail di balik tuntutan tersebut, aksi pemalangan menunjukkan eskalasi ketegangan internal di lingkungan Dinkes Kabupaten Jayapura.
Pemkab Jayapura: Pemalangan Bukan Solusi
Menanggapi peristiwa ini, Wakil Bupati Jayapura, Haris Ricard Yocku, mengaku belum mengetahui secara rinci penyebab aksi tersebut.
Saat ditemui wartawan di Hotel Grand Alison, Wabup menyatakan akan segera melakukan pertemuan dengan para pegawai yang melakukan aksi protes.
“Sampai saat ini saya belum tahu persoalannya. Memang saya sempat melihat kantor Dinkes yang dipalang, tapi tidak lama. Kalau ada masalah, memalang kantor bukan solusi,” ujar Wabup Haris.
Ia menambahkan, meskipun aksi tersebut mungkin dilatarbelakangi oleh permasalahan serius, proses evaluasi dan penyelesaian tetap harus dilakukan dengan mengedepankan aturan dan kepentingan pelayanan publik.
“Kalau hanya karena tidak senang, tentu tidak bisa dijadikan alasan untuk meminta penggantian pejabat. Kita akan pelajari dulu masalahnya, dan jika memang fatal, kita bicarakan langkah selanjutnya. Tapi tidak boleh sembarang gonta-ganti kepala dinas,” tegasnya.
Aktivitas Kembali Normal
Pantauan di lapangan pada siang hari menunjukkan bahwa palang telah dibuka dan pelayanan di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura kembali berjalan normal. Meski demikian, polemik internal ini masih menyisakan pertanyaan besar yang memerlukan perhatian dan penyelesaian dari pemerintah daerah.
Pemerintah Kabupaten Jayapura diharapkan segera mengambil langkah mediasi dan evaluasi agar pelayanan publik tidak terganggu dan situasi di lingkungan kerja Dinkes dapat kembali kondusif. (hsb)
