Timika, fajarpapua.com — Situasi keamanan di Papua diwarnai oleh dua ancaman utama yang menjadi perhatian serius aparat: Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dan Kelompok Kriminal Politik (KKP).
Keduanya menjadi tantangan ganda yang dihadapi Satgas Operasi Damai Cartenz.
Kaops Damai Cartenz, Brigjen Pol. Dr. Faizal Ramadhani, mengungkapkan bahwa selain aksi kekerasan bersenjata dari KKB, Papua juga dihadapkan pada gerakan ideologis terstruktur dari KKP.
Kedua kelompok ini memiliki cara berbeda dalam menyebarkan pengaruh, namun sama-sama berpotensi mengganggu stabilitas keamanan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Ancaman KKB nyata dalam bentuk kekerasan bersenjata, sedangkan KKP menyerang dari sisi ideologi dan kesadaran generasi muda Papua. Ini bahkan lebih berbahaya dalam jangka panjang,” ujar Brigjen Faizal saat menjadi narasumber dalam Podcast Polri TV di Divhumas Polri, Kamis (17/7).
Menurutnya, KKP bergerak secara sistematis melalui propaganda, agitasi intelektual, dan pembentukan narasi tandingan terhadap negara.
Mereka kerap mengeksploitasi isu-isu sensitif seperti rasisme, pelanggaran HAM, hingga penolakan program strategis pemerintah, seperti ketahanan pangan dan pemekaran daerah otonomi baru.
Organisasi seperti Komite Nasional Papua Barat (KNPB) dan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) disebut menjadi motor utama gerakan separatis, baik di dalam negeri maupun melalui lobi internasional.
Di ranah domestik, jaringan seperti Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) turut memainkan peran dalam menyebarkan pengaruh di kalangan intelektual muda Papua.
“Banyak disinformasi dan narasi provokatif di media sosial menyebut program pemerintah sebagai bentuk penjajahan. Padahal program tersebut untuk kesejahteraan rakyat Papua,” kata Brigjen Faizal.
Saat ini, Satgas Operasi Damai Cartenz beroperasi di 11 kabupaten, dengan fokus di Jayapura, Mimika, Deiyai, Dogiyai, dan Yahukimo. Satgas menekankan pendekatan hukum yang disesuaikan dengan kondisi sosial budaya Papua.
“Penegakan hukum tidak bisa kaku. Banyak warga secara adat merasa wajib membantu kerabatnya yang tergabung dalam KKB atau KKP. Oleh karena itu, kami mengedepankan pendekatan persuasif dan humanis,” tegasnya.
Pelaku utama tetap diproses secara hukum, namun terhadap simpatisan atau pendukung pasif, pendekatan antropologis menjadi kunci agar mereka kembali ke masyarakat tanpa tekanan.
Meski begitu, tantangan di lapangan tidak ringan. Satgas Damai Cartenz disebut sebagai salah satu operasi dengan tingkat risiko tertinggi di Indonesia. Setiap tahun, terdapat personel yang gugur dalam tugas. Belum lagi persoalan infrastruktur, keterbatasan anggaran, serta sistem penghargaan yang belum optimal.
Secara eksternal, upaya melawan propaganda digital juga mengalami kendala. Instrumen hukum yang ada dinilai belum cukup kuat untuk menindak konten provokatif yang cepat menyebar di dunia maya.
“Masalah Papua tidak bisa hanya dibebankan pada TNI-Polri. Penyelesaian di hulu seperti pendidikan, pembangunan, dan penguatan lembaga adat harus menjadi tanggung jawab bersama,” pungkas Brigjen Faizal.
Satgas Damai Cartenz menegaskan komitmennya untuk terus menjaga stabilitas keamanan di Papua dengan mengedepankan pendekatan hukum, dialog, dan sinergi lintas sektor. Papua yang damai dan sejahtera, kata dia, adalah tanggung jawab seluruh bangsa.
(ron)
