Timika, fajarpapua.com – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika mendesak PT PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Timika untuk segera melakukan penataan kabel listrik di sejumlah titik yang dinilai semrawut. Penertiban ini dinilai penting demi keselamatan warga serta untuk menunjang estetika tata kota.
Desakan tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Komisi II DPRK Mimika, Dolfin Beanal, saat melakukan kunjungan kerja ke Kantor PLN UP3 Timika pada Jumat (18/7).
“Banyak kabel listrik yang masih menggantung tidak tertata rapi, bahkan berpotensi membahayakan masyarakat, terutama di kawasan padat penduduk dan fasilitas umum. Ini harus segera ditindaklanjuti,” ujar Dolfin.
Ia menambahkan, penataan kabel tidak hanya menyangkut aspek keamanan, tetapi juga bagian dari upaya penataan wajah kota agar lebih tertib dan modern. Menurutnya, hal ini sejalan dengan program infrastruktur yang sedang digalakkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika.
Dolfin juga meminta PLN melakukan evaluasi menyeluruh terhadap vendor-vendor instalasi listrik yang dinilai bekerja tidak profesional.
“PLN harus mengevaluasi para vendor yang bekerja asal-asalan. Jangan sampai kelalaian mereka justru mengorbankan keselamatan masyarakat,” tegasnya.
Ia turut mendorong adanya kolaborasi antara PLN, Pemkab Mimika, dan sektor swasta, termasuk PT Freeport Indonesia (PTFI), dalam penataan sistem kelistrikan.
“Sinergi dengan PTFI penting agar penataan kabel dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan,” tambahnya.
Sementara itu, Sekretaris Komisi II DPRK Mimika, Adrian Andika Tie, menyambut baik rencana PLN untuk memperluas jaringan listrik hingga ke wilayah pedalaman. Namun ia menekankan pentingnya dukungan konkret dari Pemkab Mimika agar program tersebut berjalan optimal.
“Meski sekitar 94 persen wilayah Mimika sudah dialiri listrik, cakupannya masih terkonsentrasi di wilayah perkotaan. Kami berharap program listrik pedalaman, khususnya di zona hijau, segera dipercepat,” ujarnya.
Adrian juga mengusulkan pemberian subsidi listrik bagi masyarakat di daerah pedalaman, mengingat kondisi ekonomi warga yang sebagian besar belum stabil.
“Pemkab perlu mengambil langkah nyata agar masyarakat pedalaman bisa memperoleh keringanan biaya listrik,” pungkasnya. (moa)
