Jayapura, fajarpapua.com – Pemerintah Provinsi Papua menggelar Deklarasi Netralitas dan Penandatanganan Pakta Integritas Aparatur Sipil Negara (ASN) dari lingkup pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota se-Papua.
Kegiatan yang dipusatkan di Kantor Gubernur Papua, Jayapura, Senin (21/7) itu dipimpin Penjabat Gubernur Papua Agus Fatoni, diikuti ASN dari seluruh wilayah Papua, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Pembacaan ikrar netralitas dipimpin langsung oleh Pj Gubernur dan diikuti seluruh peserta sebagai bentuk komitmen menjaga profesionalisme menjelang pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2025 yang akan berlangsung pada 6 Agustus mendatang.
“Hari ini kita bersama-sama mengikuti apel sekaligus deklarasi netralitas dan penandatanganan pakta integritas ASN dalam rangka pelaksanaan PSU tahun 2025,” ujar Fatoni.
Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi bentuk komitmen seluruh ASN untuk menjaga netralitas, serta menjunjung tinggi profesionalisme dalam menjalankan tugas sebagai abdi negara.
“ASN harus tetap netral, memberikan pelayanan secara adil dan tidak berpihak. Ikrar dan tanda tangan yang kita lakukan tadi adalah wujud komitmen kepada bangsa, negara, masyarakat dan Tuhan Yang Maha Kuasa,” tegasnya.
Fatoni juga mendorong seluruh ASN agar berperan aktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya pada 6 Agustus, serta menjaga situasi tetap kondusif.
Ia menegaskan agar ASN menggunakan media sosial secara bijak dan tidak terlibat menyebarkan hoaks, ujaran kebencian, atau provokasi.
“Mari kita pertahankan situasi yang baik ini. Gunakan media sosial untuk menyebarkan hal-hal positif tentang Papua agar dikenal luas sebagai daerah yang damai dan kondusif,” ujarnya.
Fatoni menambahkan, ASN memegang tanggung jawab besar dalam menjaga iklim kondusif menjelang PSU. Karena itu, ia mengajak seluruh ASN untuk bersama-sama mengawal seluruh proses pelaksanaan PSU — sebelum, saat, dan sesudah — dengan semangat menjaga keamanan, ketertiban, dan stabilitas daerah.
“Kita berharap tidak ada PSU lagi. Setelah 6 Agustus, kita harap Papua segera memiliki gubernur definitif,” pungkas Fatoni. (hsb)
