Jayapura, fajarpapua.com – Pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Jayapura dijadwalkan akan dimulai pada tahun 2026, berlokasi di Kampung Toware, Distrik Waibu. Pembangunan ini termasuk dalam tahap pertama bersama sejumlah kabupaten/kota lainnya di Papua dan Indonesia.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jayapura, Korri Simbolon, mengatakan Pemerintah Kabupaten Jayapura melalui Bupati telah melakukan audiensi dengan Menteri Sosial RI terkait rencana pembangunan tersebut. Selain itu, tim dari Kementerian Sosial juga telah melakukan survei langsung ke lokasi.
“Tim dari Kementerian menyatakan bahwa lokasi di Kampung Toware layak menjadi tempat pembangunan Sekolah Rakyat. Lahan tersebut merupakan aset milik Pemerintah Kabupaten Jayapura, dan setelah semua dinyatakan siap, pembangunan akan dilanjutkan oleh Kementerian PUPR,” jelas Korri kepada wartawan di ruang kerjanya, Selasa (22/7).
Menurut Korri, Sekolah Rakyat akan dibangun di atas lahan seluas 8 hektare dengan konsep sekolah berasrama dan dilengkapi fasilitas pendukung lainnya.
“Sekolah ini akan mencakup asrama, ruang belajar, ruang guru, kantor pengawas, lapangan olahraga, dapur, serta ruang makan. Semua jenjang pendidikan mulai dari SD, SMP, hingga SMA akan tersedia dalam satu kompleks,” jelasnya.
Seluruh pembiayaan pembangunan bersumber dari pemerintah pusat, sementara Pemkab Jayapura hanya menyiapkan lahan.
Korri berharap, setelah gedung selesai dibangun tahun depan, proses perekrutan siswa bisa segera dimulai. Adapun perekrutan guru telah dilakukan sejak Mei 2025, melalui kerja sama antara Kementerian Sosial dan Dinas Pendidikan setempat.
Sementara itu, pada tahun ini Kabupaten Jayapura telah mengirim 14 anak untuk mengikuti program Sekolah Rakyat Provinsi Papua yang saat ini berlokasi di Balai Latihan Transmigrasi, Pasir 2, Jayapura.
“Awalnya kami mendapat kuota 13 anak, namun dari hasil seleksi terdapat 14 anak yang dinyatakan lolos. Mereka berasal dari distrik Kemtuk, Yokari, Ravenirara, Ebungfao, Depapre, Kemtuk Gresi, Demta, Sentani Barat, dan Kaureh,” ungkap Korri.
Ia menambahkan, proses seleksi dilakukan oleh Kementerian Sosial bersama para pendamping, dengan mempertimbangkan kondisi kesejahteraan keluarga serta melalui wawancara langsung. (hsb)
