Timika, fajarpapua.com – Memasuki 100 hari masa kerja Bupati dan Wakil Bupati Mimika, pemerintah daerah mulai menunjukkan berbagai perubahan, terutama dalam upaya penataan birokrasi sebagai fondasi utama pelaksanaan program pembangunan.
Ketua Komisi I DPRK Mimika, Alfian Akbar Balyanan, mengungkapkan salah satu tantangan besar pemerintahan saat ini adalah menata kembali birokrasi yang sempat mengalami stagnasi akibat pergantian pejabat yang terlalu cepat di periode sebelumnya.
“Sejak dilantik, fokus utama Bupati dan Wakil Bupati adalah membenahi birokrasi. Tanpa tata kelola yang baik, program prioritas tidak akan berjalan efektif. Kami menilai langkah yang diambil saat ini sudah menuju ke arah yang benar,” ujar Alfian dalam wawancara eksklusif, Kamis (24/7).
Menurut Alfian, dalam 100 hari pertama, sejumlah terobosan pelayanan publik telah diluncurkan, antara lain:
Mimika Center – Layanan pengaduan masyarakat 24 jam yang memungkinkan warga menyampaikan keluhan atau masukan kapan saja dan dari mana saja.
Mal Pelayanan Publik – Memangkas waktu pengurusan dokumen kependudukan secara signifikan, dari berjam-jam menjadi hanya 15 menit.
Program Kesehatan SA ANTAR KO – Fasilitas layanan antar bagi pasien Orang Asli Papua (OAP) pasca perawatan di RSUD Mimika, secara gratis dan cepat.
Selain itu, sejumlah program Bupati dan Wakil Bupati telah dijalankan secara langsung ke masyarakat, demi memastikan pelayanan pemerintah benar-benar dirasakan di lapisan bawah.
“Pelayanan dasar adalah kunci utama dalam pemerintahan. Sekarang, masyarakat tidak perlu lagi antre berjam-jam untuk sekadar mengurus KTP atau dokumen penting lainnya,” tegas Alfian.
Alfian menekankan bahwa reformasi birokrasi menjadi agenda utama, dengan sejumlah langkah strategis seperti:
Restrukturisasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menghindari tumpang tindih kewenangan antar instansi.
Penempatan pejabat OPD berbasis kompetensi, bukan berdasarkan afiliasi politik.
“Sering kali program ekonomi gagal karena dinas saling lempar tanggung jawab. Dengan penataan ini, setiap program akan memiliki otoritas pelaksana yang jelas,” katanya.
Dalam menjelaskan tahapan perubahan di Mimika, Alfian mengacu pada teori Lawrence Friedman, yang meliputi:
Substansi – Penataan regulasi dan kebijakan,
Struktur – Penyempurnaan perangkat pelaksana,
Output – Dampak langsung yang dirasakan masyarakat.
“Seratus hari ini sudah menunjukkan arah perubahan. Hasil nyata memang belum sepenuhnya terlihat, tapi fondasinya sudah mulai terbentuk. Ini langkah awal yang positif,” ucapnya.
Ia menegaskan, keberhasilan pembangunan harus diawali dari pembenahan internal. “Bupati ibarat komandan. Ia harus memastikan pasukannya siap tempur. Setelah itu baru kita bisa gas program pembangunan,” tutup Alfian. (moa)