Timika, fajarpapua.com – Pernyataan anggota DPRD Kabupaten Mimika Rampeani Rachman yang mengkritisi ketidakhadiran sejumlah guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada awal tahun pelajaran menuai keberatan dari Forum Guru PPPK 2023 Kabupaten Mimika.
Rampeani sebelumnya meminta Dinas Pendidikan segera melakukan evaluasi terhadap guru PPPK yang tidak hadir mengajar sejak awal tahun ajaran. Namun Forum Guru PPPK 2023 menilai pernyataan tersebut tidak berdasar dan disampaikan tanpa konfirmasi langsung kepada pihak guru PPPK. Mereka menyatakan merasa dirugikan karena pernyataan itu tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi nyata di lapangan.
“Kami sangat menyayangkan pernyataan Ibu Rampeani Rachman yang langsung dimuat di media tanpa terlebih dahulu berdialog dengan kami. Apa yang disampaikan tidak sepenuhnya benar dan telah membentuk opini publik yang keliru tentang komitmen kami sebagai pendidik,” ungkap salah satu perwakilan forum Senin (29/7).
Ia menegaskan keterlambatan dalam pelaksanaan tugas mengajar bukan karena kelalaian pribadi melainkan akibat hambatan administratif terkait pembayaran hak yang belum diselesaikan. Mereka mengungkap selama tujuh bulan bekerja para guru PPPK hanya menerima satu bulan gaji.
“Jika gaji kami belum dibayar bagaimana mungkin kami bisa bekerja dengan perut kosong? Apakah gaji satu bulan cukup memenuhi kebutuhan selama enam bulan di daerah pedalaman dan pesisir? Bagaimana dengan kehidupan keluarga kami? Ini bukan bentuk ketidakdisiplinan tapi akibat dari ketidaksiapan dalam pembayaran hak. Jadi mohon ibu dapat mengklarifikasi kembali pernyataan ini,” ujar salah satu guru PPPK.
Meski dihadapkan pada berbagai tantangan para guru PPPK tetap menyampaikan apresiasi atas respons Bupati Mimika Johanes Rettob yang telah mendengar dan merespon perjuangan mereka. Upaya dan perhatian bupati menjadi harapan baru dalam penyelesaian persoalan yang telah berlangsung hampir enam bulan ini.
Kekecewaan juga ditujukan kepada DPRD Kabupaten Mimika khususnya Komisi C yang sebelumnya telah menerima aspirasi guru PPPK terkait keterlambatan pembayaran hak. Forum menyayangkan sikap DPRD yang hanya merespons melalui pernyataan di media tanpa disertai langkah evaluatif terhadap Dinas Pendidikan yang dinilai lalai dan melakukan pembiaran.
“Kami berjuang sendiri. DPRD yang kami harapkan justru berpihak pada pemerintah dan membiarkan masyarakat kecil yang harusnya didengarkan. Setelah gaji baru masuk satu bulan ibu dewan muncul di publik seolah ingin menjadi pahlawan tapi justru mendiskreditkan kami guru PPPK,” ujar perwakilan forum.
Forum Guru PPPK berharap agar ke depan kritik terhadap tenaga pendidik disampaikan secara proporsional dan berdasarkan fakta. Mereka juga menekankan pentingnya dialog terbuka antara legislatif eksekutif dan para pendidik demi mewujudkan pendidikan Mimika yang lebih baik.(ana)
Rupanya beliau selama ini tutup mata dengan apa yang menjadi persoalan dan polemik yang dihadapi guru guru P3K
Ibu itu mau jadi pahlawan tapi saya itu kesiangan. Kalau mau datang lihat itu hanya sekedar bunyi saja, biar buplik tahu dia ada begitu. Semoga semakin bijak saja ke depannya.