Timika, fajarpapua.com – Menyikapi maraknya isu intoleransi yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia, berbagai organisasi kepemudaan di Kabupaten Mimika menyatakan komitmennya untuk menjaga Mimika tetap menjadi daerah yang menjunjung tinggi toleransi antarumat beragama, khususnya di Tanah Papua.
Komitmen tersebut disepakati dalam forum diskusi yang digelar oleh Pemuda Katolik, didukung oleh YLBH Papua Tengah, di Gedung Gapensi, Jalan Budi Utomo, Timika, Minggu (3/8).
Kegiatan ini dihadiri perwakilan dari berbagai organisasi seperti KNPI, GMNI, PMII, HMI, GMKI, dan APKM.
Perwakilan Pemuda Katolik, Noris Letsoin, dalam pernyataannya meminta agar isu-isu intoleransi tidak diberi ruang di Mimika. Ia mengusulkan agar DPRD, Pemerintah Daerah, dan Kementerian Agama membuka ruang dialog bersama penegak hukum untuk mencegah potensi konflik dan menangani provokator secara tegas sesuai hukum yang berlaku.
“Kami mendorong adanya diskusi terbuka antara pemerintah, penegak hukum, dan organisasi kepemudaan untuk mencegah masuknya isu intoleransi. Jika ada oknum yang menghasut atau merusak rumah ibadah, mereka harus diproses hukum agar Mimika tetap aman dan damai,” tegas Noris.
Sementara itu, perwakilan GMNI, Cristho Toffi, mendesak pemerintah pusat untuk mengembalikan kurikulum Pendidikan Moral Pancasila sebagai pondasi membentuk karakter generasi muda yang toleran.
Ia juga meminta Presiden agar kepala daerah tidak menjadi provokator isu agama dan mengusulkan pencopotan Menteri Agama bila tidak mampu menjaga keharmonisan umat beragama di Indonesia.
“Presiden harus tegas. Pendidikan moral Pancasila harus diberlakukan kembali dan kepala daerah harus menjadi pionir toleransi. Bila Menteri Agama gagal, sudah selayaknya diganti,” katanya.
Ketua PMII Mimika, Abdul Rahman Bugis, menekankan bahwa kebebasan beragama dijamin oleh undang-undang, dan segala bentuk tindakan intoleransi harus ditolak.
“Siapapun pelakunya, baik dari dalam maupun luar Mimika, yang mencoba merusak kerukunan umat beragama di daerah ini harus kita lawan. Mimika adalah miniatur Indonesia yang toleran,” ujarnya.
Mewakili GMKI, Erwi Sirken menyatakan kecaman keras terhadap kelompok-kelompok intoleran yang menghina atau merusak rumah ibadah. Ia mengajak seluruh masyarakat Mimika bersatu menjaga harmoni yang telah terjalin.
“Kami minta pemerintah lebih peka terhadap isu-isu agama yang dapat memecah belah masyarakat. Mari kita jaga Mimika sebagai tanah damai yang penuh toleransi,” tuturnya.
Ketua KNPI Mimika, Awen Magai, juga menyuarakan komitmen menolak segala bentuk intoleransi masuk ke Mimika.
“Kami akan terus menjaga Mimika sebagai daerah dengan tingkat toleransi tinggi. Di sini semua agama hidup berdampingan dengan damai,” ucap Awen.
Senada, Juru Bicara YLBH Papua Tengah, Agli Harto Elkel, mendorong pemerintah untuk memberikan hukuman yang lebih berat bagi pelaku intoleransi serta mengusulkan penerbitan Peraturan Daerah (Perda) tentang toleransi antarumat beragama di Kabupaten Mimika.
“Perlu ada regulasi yang memperkuat penyelenggaraan kehidupan beragama yang harmonis di Mimika. Hukuman terhadap pelaku intoleransi juga harus diperberat sebagai efek jera,” pungkasnya. (ron)