Timika, fajarpapua.com – Lembaga Musyawarah Adat Suku Kamoro (Lemasko) menyayangkan kegiatan memperingati Hari Internasional Masyarakat Adat yang digelar salah satu LSM di Kantor Lemasa, Jalan Cendrawasih Timika, Sabtu (9/8), justru diarahkan untuk membahas pelaksanaan Musyawarah Adat (Musdat).
Ketua Lemasko Gregorius Okoare mengaku kaget saat menghadiri undangan tersebut. Menurutnya, kegiatan itu seharusnya murni untuk peringatan tanpa dikaitkan dengan agenda Musdat masing-masing lembaga adat.
“Awalnya saya kira hanya kegiatan peringatan. Lemasa dan Lemasko semua hadir, tapi kenapa akhirnya ditetapkan Musdat bulan September. Ini tidak boleh. Kami sangat menyayangkan, ini sudah kedua kali kegiatan seperti ini digiring untuk mempercepat Musdat,” ujarnya.
Gery menegaskan, pelaksanaan Musdat harus sesuai dengan AD/ART dan tidak boleh dipaksakan. “Kalau Lemasko, Musdat tahun 2027, sedangkan tahun 2026 itu persiapan atau pra-Musdat. Persiapan harus ada keterwakilan dari masing-masing wilayah, bukan tiba-tiba langsung ditentukan bulan depan,” tegasnya.
Ia mengimbau seluruh masyarakat Kamoro agar tidak terhasut isu Musdat yang digulirkan segelintir oknum. “Masyarakat di pesisir timur, barat, tengah, dan di kota jangan terpancing. Tidak ada agenda Musdat sekarang. Jangan paksakan diri demi kepentingan kelompok kecil,” ujarnya.
Wakil Ketua Lemasko Marianus Maknaipeku juga menolak intervensi lembaga atau LSM terhadap urusan lembaga adat. “Lembaga lain tidak boleh ikut campur apalagi memaksakan Musdat. Kami punya tatanan sendiri,” katanya.
Menurutnya, jika ada pihak yang ingin menggelar Musdat sendiri, silakan, namun Lemasko akan tetap melaksanakan sesuai aturan. “Kami ingatkan Pemda, kalau mendukung Musdat yang tidak sesuai aturan, itu akan menimbulkan masalah,” ujarnya.
Tokoh Pemuda Kamoro, Konradus Okanrapoka, juga menegaskan penolakannya terhadap Musdat yang dipaksakan. “Saya mewakili pemuda Kamoro dari Nakai sampai Potowayburu menolak Musdat yang dipaksakan,” katanya.
Ia menilai, momen peringatan Hari Internasional Masyarakat Adat seharusnya digunakan untuk membahas isu-isu penting, seperti keberpihakan pada anak Amungme dan Kamoro, kuota CPNS, kursi DPR, tapal batas, pemekaran DOB, penyerobotan tanah adat, serta hak-hak dasar lainnya.
“Jangan mencederai momen ini dengan hal-hal yang memicu keributan. Kalau dihadiri DPRP, MRP, dan stakeholder lain, bicarakan soal kesenjangan agar pemerintah bisa ambil sikap,” tandasnya. (ron)
