Timika, fajarpapua.com – Bupati Puncak disebut mendiamkan dugaan penyelewengan Dana Desa di Distrik Amungkalpia. Selama 10 tahun terakhir, masyarakat enam kampung yakni Amungkalpia, Bela, Bemoki, Omplaga, Alama, dan Tagalarama mengaku tidak pernah merasakan manfaat program tersebut.
Kepala Suku Distrik Amungkalpia Alpius Katagame di Timika, Sabtu (23/8) mengatakan dirinya mewakili masyarakat mempertanyakan keberadaan Dana Desa yang seharusnya masuk ke kampung-kampung. Menurutnya, hingga kini tidak ada pembangunan yang dirasakan.
“Sudah 10 tahun masyarakat tidak tahu kemana Dana Desa yang katanya miliaran diberikan pemerintah pusat. Mereka hanya dengar namanya, tapi uangnya tidak tahu lari kemana. Kondisi kampung masih seperti ini, tidak ada pembangunan,” katanya.
Alpius menambahkan, baru-baru ini salah satu kampung menerima kucuran dana yang disebut Dana Desa, namun jumlahnya hanya Rp10 juta untuk dibagikan ke masyarakat.
“Kemarin bulan Juli baru saya dengar ada Dana Desa turun di salah satu kampung, tapi sampai di masyarakat hanya 10 juta saja. Ada videonya, kami dikirim oleh masyarakat dan sudah disebar kemana-mana supaya pemerintah pusat tahu,” ungkapnya.
Ia menyebut, sejak masa kepemimpinan Bupati Willem Wandik hingga kini di era Bupati Elvis Tabuni yang juga mantan kepala kampung, masyarakat Distrik Amungkalpia tetap tidak merasakan Dana Desa.
“Masyarakat enam kampung tidak merasakan Dana Desa sejak Bupati Willem Wandik. Tidak pernah sampai di kampung. Masyarakat merasa sakit hati karena dinikmati oknum-oknum,” tuturnya.
Tokoh Pemuda Distrik Amungkalpia Edy Mom menambahkan, pihaknya sudah berusaha berkomunikasi dengan Bupati Elvis Tabuni, namun hingga kini tidak ada tanggapan terkait permasalahan itu.
“Kami para pemuda sudah berusaha untuk berkomunikasi dengan pak bupati, tapi tidak ada tanggapan sama sekali. Akhirnya kemarin Dana Desa turun di salah satu kampung, tapi cuma 10 juta saja. Masyarakat jadi bertanya-tanya,” ungkapnya.
Edy meminta pemerintah pusat menghentikan sementara penyaluran Dana Desa ke enam kampung tersebut sampai ada pergantian kepala kampung.
“Kami minta Dana Desa diberhentikan dulu oleh pemerintah pusat, karena yang merasakan bukan warga kampung kami. Bayangkan, sudah 10 tahun berjalan uang itu lari kemana. Ganti semua kepala kampung, baru jalankan lagi Dana Desa itu supaya benar-benar menyentuh masyarakat kampung kami,” ujarnya.
(Ron)
