Timika, fajarpapua.com – Pemuda Mimika Bersatu yang terdiri dari 10 organisasi kepemudaan yakni GMNI, GMKI, PMKRI, KNPI, Pemuda Katolik, GAMKI, OKIA, APK, YLBH Papua Tengah, dan Peradi menyampaikan aspirasi dalam aksi damai di Kantor DPRD Mimika, Senin (2/9).
Aspirasi tersebut diserahkan melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama pimpinan DPRD Mimika dan aparat keamanan, dengan poin-poin sebagai berikut:
- Menolak kenaikan gaji dan tunjangan perumahan anggota DPR RI, MPR RI, DPD RI, DPR Provinsi, dan Kabupaten/Kota.
- Menolak kenaikan pajak oleh pemerintah pusat dalam bentuk apapun yang menambah beban rakyat.
- Melakukan reformasi sistem di tubuh TNI-Polri secara menyeluruh dari pusat sampai daerah.
- Mengusut tuntas kasus kekerasan dan pembunuhan terhadap peserta aksi demonstrasi di seluruh Indonesia.
- Pemerintah pusat dan Komnas HAM RI segera menyelesaikan kasus pelanggaran HAM di tanah Papua.
- Menolak tindakan kekerasan aparat TNI-Polri terhadap masyarakat di seluruh tanah Papua.
- TNI-Polri wajib mengedepankan cara persuasif, preventif, serta menghindari kekerasan dalam pengamanan aksi demonstrasi.
- Menolak pemindahan tahanan politik keluar dari tanah Papua yang berpotensi mengganggu stabilitas keamanan.
- Meminta DPRD Mimika mengusut kasus BBM ilegal dan tambang emas ilegal di Distrik Mimika Barat Tengah.
- Meminta DPRD Mimika memanggil PT Freeport Indonesia dan perusahaan swasta lain untuk menjelaskan jumlah karyawan OAP serta memprioritaskan penerimaan pencari kerja asli Papua.
- Bersatu padu menjaga stabilitas keamanan dan kedamaian demi mewujudkan Mimika aman, damai, dan bermartabat.
- Menolak segala bentuk hasutan dan provokasi yang mengganggu keamanan dan kedamaian di Mimika.
- Mendukung penuh program pembangunan pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Mimika.
Menanggapi aspirasi tersebut, Ketua DPRD Mimika Primus Natikapereyau menegaskan pihaknya siap menerima kritik dan masukan masyarakat serta akan menindaklanjuti sesuai kewenangan.
“Kami siap dikritik dan mohon maaf bila ada salah atau khilaf. Ke depan kami berharap ada kontrol dari masyarakat agar kami tidak berjalan sendiri, melainkan bersama seluruh masyarakat Mimika,” ujarnya.
Primus menambahkan, poin aspirasi yang berkaitan dengan daerah akan diteruskan ke OPD terkait, sementara untuk lingkup nasional akan dikirimkan ke DPR RI.
“Aspirasi ini kami terima dan akan kami tindaklanjuti baik di Mimika maupun di pusat,” ungkapnya.
Ia juga memberikan apresiasi kepada para pemuda yang memilih jalur RDP untuk menyampaikan aspirasi.
“Kami salut kepada para pemuda yang menyampaikan aspirasi dengan cara baik. Demo memang diatur undang-undang, tapi sebaiknya itu menjadi jalan terakhir. Lebih baik jalan pertama adalah RDP,” tandasnya. (ron)